Hendryx mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi publik bertema “Pajak Air Permukaan (PAP): Jawaban Defisit Anggaran atau Jalan Menuju Keadilan Ekonomi?” yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Riau pada Jumat sore. Dalam kesempatan tersebut, ia menilai bahwa kebijakan pajak air permukaan untuk industri kelapa sawit tidak tepat, karena sawit sebenarnya tidak memanfaatkan air permukaan secara langsung.

"Kami mendukung setiap potensi yang bisa digali untuk PAD, tetapi kebijakan harus realistis. Bagaimana mungkin sawit dikenakan pajak air permukaan, padahal mereka tidak menggunakan air permukaan itu secara langsung. Istilah air permukaan untuk sawit memang tidak tepat," ujar Hendryx pada Senin 2 Maret 2026.

Ia mengibaratkan industri sawit seperti kain yang sudah diperas, di mana jika terus menerus dibebani pajak, maka akan semakin sulit untuk bertahan. “Industri sawit sudah dipajaki hampir di setiap tahap, dari kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng hingga pungutan ekspor dan berbagai jenis pajak lainnya seperti PPN dan PPh,” ujarnya.

Hendryx juga menambahkan bahwa saat ini industri sawit tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah, sehingga beban pajak menjadi lebih terasa. "Sekarang, industri sawit sudah tidak mendapat subsidi lagi," tambahnya.

Terkait pajak air permukaan, Hendryx menegaskan bahwa perusahaan sawit sudah memenuhi kewajibannya pada kegiatan yang memang memanfaatkan air permukaan, seperti di pabrik dan pembibitan yang menggunakan air permukaan untuk penyiraman.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa sektor sawit tetap berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah.