RRI.CO.ID, Pekanbaru – Di tengah ambisi besar Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045, Provinsi Riau kini menempati posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi di Pulau Sumatera. Namun, kunci kesuksesan pembangunan bukanlah sekadar angka statistik, melainkan pada ketangguhan manusianya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sestama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, Ph.D, dalam Rapat Koordinasi Program Bangga Kencana Provinsi Riau yang digelar di Pekanbaru, Rabu 11 Maret 2026. Prof. Budi menekankan pentingnya konsep Demographic Resilience atau Ketahanan Demografi sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Populasi bukan objek pasif dalam pembangunan. Masyarakat adalah aktor utama yang harus memiliki daya tahan, kemampuan beradaptasi, dan kecepatan untuk pulih dari guncangan ekonomi maupun krisis kesehatan. Kita ingin setiap keluarga di Riau bukan hanya sekadar jumlah, tapi keluarga yang berkualitas dan berdaya saing tinggi,” ujar Prof. Budi Setiyono di hadapan para pemangku kepentingan.

Bonus Demografi: Bukan Sekadar Peluang, Tapi Tantangan Nyata

Saat ini, Indonesia memiliki 196 juta penduduk usia produktif. Potensi ini dapat menjadi modal untuk mencapaian PDRB per kapita sebesar 15.000 USD dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Namun, Prof. Budi mengingatkan bahwa "jalan tol" menuju kesejahteraan ini dihambat oleh beberapa tantangan mendasar, seperti prevalensi stunting yang masih di angka 19,8 persen serta tingginya sektor tenaga kerja informal (57,7 persen).

“Kita tidak bisa mencapai target pertumbuhan 8 persen jika tenaga kerja kita masih terjebak di sektor informal tanpa jaminan sosial dan sertifikasi kompetensi. Kita butuh lompatan katak (leapfrogging) melalui transformasi human capital,” tambahnya.

Cetak Biru Ekonomi Riau 2025-2029

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan strategi intervensi taktis untuk "memaksa" kesesuaian antara kualitas penduduk dengan kebutuhan industri (Link & Match Ekstrim). Beberapa poin kunci dalam cetak biru tersebut antara lain:

Transformasi Sertifikasi: Perlu diupayakan agar tenaga kerja tersertifikasi secara nasional, dengan fokus di Riau seperti pada sektor hilirisasi sawit, migas, dan industri manufaktur modern.

Akselerasi Ekonomi Formal: Perlu pula didorong transisi agar pekerja masuk ke sektor formal guna menjamin pendapatan yang stabil dan kepastian masa depan.

Investasi Padat Skill: Paradigma investasi perlu digeser dari sekadar padat modal/lahan menjadi investasi berbasis High-Skill Labor di sektor-sektor strategis.

Mitigasi Ancaman Masa Depan:

"Kita juga harus selalu reskilling tenaga kerja setiap 3-5 tahun untuk menghadapi disrupsi Kecerdasan Buatan (AI) serta persiapan menghadapi penuaan penduduk (aging population)." ungkap Sesmendukbangga.

Dalam rakorda, digalang Komitmen untuk Keluarga Sehat dan Berdaya. Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Kependudukan/BKKBN berkomitmen untuk menekan angka stunting hingga titik terendah sebagai prasyarat mutlak peningkatan kapasitas kognitif generasi mendatang. Penurunan TFR (Total Fertility Rate) ke level pengganti (2.1) juga menjadi fokus agar rasio ketergantungan tetap rendah, memungkinkan keluarga memiliki ruang untuk menabung dan berinvestasi.

“Ketahanan demografi adalah investasi jangka panjang. Jika kita disiplin dalam eksekusi hari ini, Riau akan menjadi provinsi pertama di Sumatera yang menembus pendapatan per kapita kelas atas. Ini adalah peta jalan untuk menang, bukan sekadar bertahan,” pungkas Prof. Budi.