Kedalaman Gambut Menjadi Kendala Karhutla Sulit Dipadamkan di Sumsel

RRI.CO.ID, Palembang - Luas lahan yang terbakar akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mencapai 1.926,2 hektare. Sekitar 80 persen dari lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan terbengkalai.

Data tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat menerima Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026 dalam kegiatan Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Palembang, Rabu, 9 September 2026.

Herman Deru mengatakan penanganan Karhutla di Sumsel menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi lahan gambut, cuaca panas, luas wilayah dan keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran.

"Karhutla sulit dikendalikan karena dipengaruhi banyak faktor antara lain struktur lahan gambut, cuaca panas, wilayah yang luas dan sulit dijangkau, terbatasnya sumber air, hingga api bawah tanah yang sulit dideteksi. Karena itu, kunci utamanya adalah pencegahan, kecepatan, ketepatan, dan konsistensi," ujar Herman Deru.

Menurut Herman, karakter lahan gambut juga membuat pemadaman melalui udara memiliki keterbatasan. Dalam satu kejadian dengan luas area terbakar sekitar 45 hektare, empat helikopter water bombing dengan penggunaan lebih dari 500 meter kubik air hanya mampu menangani sekitar 2,5 hektare.

Sementara itu, sekitar 14 hektare area lainnya dapat ditangani melalui operasi darat. Herman menilai penanganan melalui jalur darat dan pembasahan lahan tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian Karhutla, khususnya pada wilayah gambut.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga terus dimanfaatkan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan. Menurut Herman, upaya tersebut dapat membantu pembasahan lahan dan mengurangi potensi kebakaran meluas.

Pemprov Sumsel saat ini memprioritaskan penanganan Karhutla di 12 daerah, yakni Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, OKU Timur, OKU, Lahat dan OKU Selatan.

Sebanyak 11.567 personel gabungan disiagakan untuk mendukung penanganan Karhutla melalui koordinasi lintas sektor.

"Harus ada riset mendalam mengenai penyebab utama Karhutla di setiap kondisi. Integrasi semua persoalan menjadi kebijakan yang berpihak butuh kesiapan mental dan jam terbang tinggi. Kecepatan merespons dan keterpaduan adalah kuncinya," tegasnya.

Sementara itu, Pati Pendamping Sespimti Polri Brigjen Pol Ratno Kuncoro mengatakan Karhutla menjadi salah satu isu tahunan yang penting untuk dikaji. Kegiatan PKDN di Sumsel berlangsung selama 10 hari dan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi penanganan Karhutla.

"Sesuai arahan Kapolda Sumsel, Karhutla adalah isu tahunan yang krusial. Sumsel menjadi objek kajian yang sangat relevan. Kami berharap hasil riset dan formulasi dari para peserta dapat menghasilkan kunci sukses penanganan Karhutla yang bisa diduplikasi ke wilayah lain di Indonesia," pungkas Brigjen Pol Ratno.