Walhi: Jangan Normalisasi Karhutla sebagai Bencana Tahunan

RRI.CO.ID, Palembang - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan mengingatkan agar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak dinormalisasi sebagai bencana tahunan. Berulangnya Karhutla di Sumatera Selatan dinilai menunjukkan persoalan lingkungan yang tidak semata-mata disebabkan kemarau atau kondisi cuaca.

Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Ersyah Hairunisah Suhada, mengatakan, kondisi lingkungan di Sumatera Selatan masih berada dalam situasi serius di tengah ancaman Karhutla yang terus berulang. Menurutnya, penurunan jumlah titik panas (hotspot) terbaru belum dapat menjadi indikator bahwa persoalan Karhutla telah selesai.

Ersyah menilai kemarau memang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa wilayah tertentu di Sumatera Selatan terus mengalami kebakaran secara berulang.

“Karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalannya itu bukan sekadar kemarau atau kondisi cuaca. Kemarau memang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tetapi tidak menjelaskan mengapa ruang-ruang tertentu terus terbakar,” ujarnya, Selasa 8 September 2026.

Menurut Walhi, pemerintah perlu mengubah pendekatan penanggulangan Karhutla yang selama ini dinilai lebih berorientasi pada penanganan setelah api muncul. Upaya pencegahan seharusnya disiapkan sejak sebelum musim kemarau dan potensi kebakaran terjadi, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Ersyah mengatakan pemerintah perlu menyusun kebijakan dan peta jalan pencegahan Karhutla berdasarkan pola kebakaran yang telah berulang. Langkah tersebut penting agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman tetapi juga mengatasi faktor yang menyebabkan kebakaran terus terjadi.

Kesiapan personel, peralatan, posko dan anggaran untuk pemadaman dinilai belum cukup untuk mengatasi Karhutla secara berkelanjutan. Pemerintah perlu hadir sejak tahap pencegahan dengan melakukan langkah antisipatif dan memperkuat pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran.

Sumatera Selatan, merupakan salah satu wilayah yang rentan mengalami Karhutla, terutama ketika terjadi kekeringan dan fenomena seperti El Nino. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai seharusnya dilakukan sebelum kebakaran terjadi, bukan setelah kondisi memburuk.

Walhi juga menilai penurunan hotspot terbaru perlu disikapi secara hati-hati. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa ancaman Karhutla telah berakhir, sehingga pemantauan dan langkah pencegahan tetap harus dilakukan secara konsisten.

“Pemerintah harus hadir sebelum kebakaran itu terjadi. Sumatera Selatan memiliki wilayah-wilayah yang sangat rawan seperti ekosistem gambut dan beberapa wilayah lainnya,” tutur Ersyah.

Ersyah berharap penanganan Karhutla ke depan lebih mengutamakan pencegahan sehingga kebakaran tidak terus berulang dan dianggap sebagai bencana yang wajar setiap tahun.