Karhutla di Kertapati Meningkat, Pemkot Palembang Perkuat Pencegahan

RRI.CO.ID, Palembang - Risiko kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kertapati meningkat saat memasuki puncak musim kemarau. Sepanjang Agustus hingga September 2026, tercatat 20 kasus karhutla terjadi di wilayah tersebut.

‎Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendampingi Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau Posko Karhutla Kertapati, Senin, 7 September 2026.

‎Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ratu Dewa dan Herman Deru juga turun langsung menyusuri kawasan yang menjadi titik perhatian karhutla.

‎Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kawasan rawan tersebut mencakup enam kelurahan di Kecamatan Kertapati. Sebagian wilayah sebelumnya merupakan lahan basah dan rawa yang mengering saat kemarau ekstrem.

‎"Lahan yang mengering ini membuat sisa panen padi dan rumput menjadi material yang mudah terbakar. Tingginya aktivitas masyarakat di sekitar kawasan juga turut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran," ucap Ratu Dewa.

‎Sepanjang 2026, puluhan kasus karhutla tercatat terjadi di wilayah Kecamatan Kertapati. Peningkatan kejadian terlihat ketika wilayah tersebut memasuki periode puncak musim kemarau.

‎Ratu Dewa menilai pencegahan perlu diperkuat melalui sosialisasi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Edukasi pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kecamatan.

‎"Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta jajaran RT dinilai memiliki peran dalam menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Diharapkan mereka memberikan edukasi secara langsung kepada warga yang tinggal dan beraktivitas di kawasan rawan," katanya.

‎Penyampaian informasi juga perlu dilakukan melalui berbagai media untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Langkah tersebut penting karena mobilitas masyarakat di kawasan rawan karhutla tergolong tinggi.

‎Peninjauan lapangan menjadi bagian dari penguatan koordinasi pemerintah menghadapi meningkatnya risiko karhutla. Pemerintah daerah mendorong pencegahan dilakukan lebih awal selama puncak musim kemarau.