Poin Utama
- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak lagi sekadar masalah lingkungan tetapi menjadi ancaman terhadap keamanan, ekonomi, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan kepentingan geopolitik Indonesia di kawasan ASEAN.
- Tony Saputra, peserta didik SESPIMMEN Polri Tahun Akademik 2026, mengajukan perspektif baru melalui karya tulis akademik yang mengintegrasikan aspek hukum, keamanan, dan geopolitik dalam penanganan karhutla.
- Penanganan karhutla membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan yang lebih prediktif, preventif, kolaboratif, dan berbasis investigasi ilmiah (scientific investigation).
RRI.CO.ID, Palembang - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini menjadi ancaman keamanan multidimensi bagi Indonesia. Dampak karhutla mencakup lingkungan, ekonomi, kesehatan, hukum, hingga hubungan regional ASEAN.
Peserta didik SESPIMMEN Polri T.A. 2026, Tony Saputra, menyampaikan pandangan tersebut. Ia menuangkan gagasan itu melalui karya tulis akademik tentang strategi penanganan karhutla.
Karya tersebut berjudul “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Era Perubahan Iklim: Strategi Collaborative Policing dalam Menjaga Keamanan Lingkungan dan Kepentingan Geopolitik Indonesia di ASEAN.” Tony mengusulkan perubahan pola penanganan dari reaktif menuju prediktif dan preventif.
Tony menjelaskan Polri membutuhkan kerja sama lintas sektor dalam menangani karhutla. Kolaborasi melibatkan TNI, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, perusahaan, akademisi, media, dan masyarakat.
"Karhutla telah berkembang menjadi ancaman keamanan non-tradisional dengan dampak yang luas, mulai dari kerusakan ekosistem, keselamatan masyarakat, aktivitas ekonomi dan transportasi, kesehatan publik, hingga potensi konflik sosial," ujar Tony Saputra, Selasa, 1 September 2026.
Tony menyebut karhutla tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan. Kebakaran tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial.
Ia menilai asap karhutla juga berpotensi menjadi persoalan lintas negara. Kondisi itu terjadi ketika asap kebakaran menyebar ke wilayah negara lain di kawasan ASEAN.
ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) meningkatkan status peringatan kawasan ASEAN bagian selatan ke Alert Level 3 pada Agustus 2026. Peningkatan status tersebut menunjukkan perhatian regional terhadap ancaman asap karhutla.
Tony mendorong penyidik menggunakan pendekatan scientific investigation dalam menangani perkara karhutla. Pendekatan tersebut menggabungkan data lokasi, pola kebakaran, dokumen lahan, citra satelit, drone, dan keterangan ahli.
Menurut Tony, penyidikan berbasis bukti ilmiah dapat memperkuat proses hukum. Metode tersebut juga membantu mengungkap pelaku, pihak yang memperoleh keuntungan, serta dugaan kelalaian.
Pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam pencegahan karhutla. Data satelit, drone, dan sistem informasi geografis membantu petugas mendeteksi titik panas.
Tony juga mendorong masyarakat terlibat melalui konsep community policing. Keterlibatan warga dapat memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi kebakaran.
"Keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan. Negara harus mencegah kebakaran, mengungkap pelaku dengan bukti kuat, memutus keuntungan kejahatan lingkungan, serta menjaga kepercayaan Indonesia di ASEAN," tutur Tony Saputra.
Tony menegaskan keberhasilan penanganan karhutla membutuhkan sistem pencegahan yang berkelanjutan. Ia mendorong Polri mengintegrasikan pendekatan prediktif, preventif, kolaboratif, dan ilmiah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....