RRI.CO.ID, Palembang - Polda Sumatera Selatan menyerahkan penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan kategori Pelayanan Publik Prima Tahun 2025 kepada 11 satuan kerja dan satuan wilayah berprestasi. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi, membangun zona integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penghargaan diserahkan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Sandi Nugroho didampingi Karo Lemtala Stamarena Polri Brigjen Pol. A.A. Sagung Dian Kartini dalam kegiatan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik di Ballroom Hotel The Zuri Palembang, Rabu ,5 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso, para pejabat utama Polda Sumsel, Kapolrestabes Palembang, serta para kapolres jajaran.

Empat satuan berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2025, yakni Satbrimob Polda Sumsel, Biddokkes Polda Sumsel, Polres Musi Rawas, dan Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara itu, penghargaan kategori Pelayanan Publik Prima diberikan kepada Polrestabes Palembang, Polres Ogan Komering Ilir, Polres Ogan Ilir, Polres Prabumulih, Polres Muara Enim, Polres Lahat, dan Polres Ogan Komering Ulu Timur. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan membangun tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan penghargaan yang diterima bukan menjadi tujuan akhir, melainkan amanah yang harus terus dipertahankan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Predikat dan piagam ini bukanlah garis finis, tetapi menjadi amanah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dipertanggungjawabkan," ujarnya. Menurut dia, keberhasilan pembangunan zona integritas harus tercermin dari pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, bebas dari praktik percaloan maupun pungutan liar, serta responsif terhadap setiap pengaduan masyarakat.

Berdasarkan data Polda Sumsel, hingga kini terdapat 17 satuan yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Selain itu, dua satuan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Ro SDM Polda Sumsel dan Polres Banyuasin, sedangkan 13 satuan wilayah berhasil meraih kategori Pelayanan Publik Prima. Capaian tersebut menjadi bagian dari implementasi transformasi Polri Presisi dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik bertema "Inovasi yang Bermanfaat bagi Masyarakat dan Berkelanjutan". Materi disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Sena Putra Prabujaya, dilanjutkan pendalaman teknis oleh Bagian Reformasi Birokrasi Ro Rena Polda Sumsel. Seluruh peserta didorong menghadirkan inovasi pelayanan yang sederhana, mudah diterapkan, terukur, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi dari kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, pelayanan kepolisian harus terus ditingkatkan agar semakin cepat, mudah, transparan, profesional, dan humanis, sementara setiap inovasi perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan semangat membangun Super Team terus didorong di lingkungan Polda Sumsel sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Pencapaian reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi dari kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Untuk itu pelayanan kepolisian harus terus ditingkatkan agar semakin cepat, mudah, transparan, profesional, dan humanis, sementara setiap inovasi perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Nandang.