RRI.CO.ID, Banyuasin - Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyiapkan langkah percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 setelah progres pendataan di wilayah tersebut masih tergolong rendah. Upaya percepatan dilakukan dengan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat serta melibatkan camat untuk mendampingi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di lapangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim mengatakan langkah tersebut diperlukan karena masih ditemukan penolakan sebagian masyarakat terhadap petugas sensus. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Tim Terpadu Sensus Ekonomi 2026 dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan lapangan di Graha Bina Praja, Kamis, 30 Juli 2026.

“Untuk mengatasi hal tersebut, saya telah berkoordinasi langsung dengan para camat melalui WhatsApp agar memberikan pendampingan dan bantuan kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di lapangan. Senin nanti juga akan dilaksanakan rapat koordinasi khusus untuk membahas percepatan pelaksanaan sensus di Banyuasin,” ujarnya.

Erwin menyebut, rendahnya progres pendataan antara lain dipengaruhi oleh masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong perangkat wilayah untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi.

Ia menegaskan, Sensus Ekonomi bukan kegiatan untuk menghakimi maupun membebani masyarakat. Pendataan tersebut justru diperlukan untuk menghimpun informasi ekonomi yang akurat sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

“Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang dihimpun akan menjadi dasar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Menurut Erwin, pendataan juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang selama ini belum terdata. Dengan adanya data yang lebih lengkap, pelaku UMKM berpeluang memperoleh dukungan pemerintah, seperti bantuan permodalan, alat produksi, maupun program pemberdayaan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, mengatakan Sensus Ekonomi merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyediaan data nasional yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat penting karena data yang akurat dan berkualitas menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi, meningkatkan investasi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Edward menjelaskan, objek pendataan tidak hanya masyarakat, tetapi juga seluruh pelaku usaha. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan SE 2026, mulai dari akses ke wilayah 3T dan daerah perbatasan hingga kekhawatiran masyarakat dalam memberikan data secara benar. Meski demikian, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 80 persen dan menempatkan Sumsel di peringkat tiga nasional.

Edward berharap seluruh daerah di Sumsel dapat meningkatkan capaian pendataan hingga minimal 99 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, mengatakan pelaksanaan SE 2026 merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk menghasilkan data yang optimal dan berkualitas.

Menurut Wahyu, SE 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diharapkan mampu menghasilkan paket informasi lengkap mengenai kondisi usaha di Indonesia, mulai dari sektor pertanian hingga gambaran sosial ekonomi rumah tangga.

“Dengan data yang lengkap dan akurat, hasil Sensus Ekonomi diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya.