RRI.CO.ID, OKU Timur - Pemerintah Kabupaten OKU Timur menyiapkan operasi pasar LPG 3 kilogram sebagai respons atas tingginya harga gas bersubsidi di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan PT Pertamina dan agen penyalur.

Bupati OKU Timur, Lanosin, mengatakan pemerintah daerah juga menginstruksikan seluruh agen dan pangkalan menjaga ketersediaan stok serta menjual LPG 3 kilogram sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD OKU Timur, Selasa, 28 Juli 2026, saat menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Lanosin, ketika harga LPG 3 kilogram mencapai Rp50.000 per tabung di sejumlah wilayah Belitang Raya, persoalannya tidak lagi sekadar kenaikan harga, tetapi telah berdampak langsung terhadap beban ekonomi masyarakat.

"Bagi banyak keluarga, kondisi tersebut berarti bertambahnya beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar di rumah," ujar Lanosin.

Pemerintah daerah juga menyoroti masih adanya penggunaan LPG bersubsidi oleh sektor nonrumah tangga. Karena itu, pelaku usaha seperti hotel, restoran, laundry, usaha batik, peternakan, hingga sektor pertanian diimbau menggunakan LPG nonsubsidi agar distribusi gas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi rumah tangga yang berhak.

Selain persoalan LPG, pemerintah daerah juga menjelaskan langkah mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar. Pemkab OKU Timur telah mengajukan penambahan kuota solar kepada BPH Migas dan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rapat paripurna juga membahas sejumlah persoalan strategis lainnya. Terkait tunggakan gaji perangkat desa selama lima bulan dan honor ketua RT selama tujuh bulan, pemerintah daerah menyatakan berupaya merealisasikan pembayaran pada awal Agustus 2026.

Sementara itu, penyelesaian tapal batas Desa Windu Sari, Karya Makmur, dan Tri Karya dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih terus berproses. Seluruh dokumen pendukung telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 5 Agustus 2026.

Pemerintah daerah juga memastikan usulan pembangunan jalan tembus Tambak Boyo di Kecamatan Buay Madang Timur tetap menjadi prioritas dan direncanakan masuk dalam pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Dalam bidang pengelolaan keuangan, Lanosin menyampaikan Pemerintah Kabupaten OKU Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 14 tahun berturut-turut. Sementara penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,10 persen disebut sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang menghapus atau membatasi sejumlah jenis pajak dan retribusi guna mengurangi beban masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Lanosin menegaskan seluruh jawaban pemerintah merupakan bentuk komitmen dalam menindaklanjuti berbagai masukan DPRD berdasarkan kondisi riil, data, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Berbagai hal yang masih memerlukan pembahasan akan terus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah ditetapkan," tegasnya.

Bagi masyarakat, efektivitas operasi pasar LPG, pengawasan distribusi, penambahan kuota BBM, penyelesaian tapal batas, hingga pemenuhan hak perangkat desa kini akan diukur dari realisasi di lapangan. Pelaksanaan berbagai program tersebut menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.