RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Kota Palembang menawarkan tujuh program prioritas kepada dunia usaha melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat pembangunan kota. Langkah ini ditempuh agar penataan Palembang tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga diperkuat melalui kolaborasi dengan sektor swasta.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat Forum TJSL Kota Palembang yang dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kota Palembang, Isnaini Madani, di Ruang Rapat Musi Bapperida Kota Palembang, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan dihadiri perwakilan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD yang tergabung dalam Forum TJSL.

Dalam rapat tersebut, Pemkot Palembang memaparkan sejumlah usulan pembangunan yang diharapkan dapat didukung melalui program CSR perusahaan. Menurut Isnaini, mayoritas peserta menyambut positif usulan tersebut.

"Tadi sudah kita paparkan permohonan kita untuk dapat dibantu dari Forum TJSL/CSR. Alhamdulillah, banyak juga yang hadir dan merespons positif," ujarnya.

Ia menjelaskan sedikitnya tujuh program menjadi prioritas kerja sama. Program tersebut meliputi pembangunan panggung kreatif, Skate Park Arena, penataan kawasan pedagang kaki lima di Demang Raya, pembangunan kawasan Bandara View, serta penataan jembatan penyeberangan orang, halte, dan jalur pedestrian.

Selain proyek penataan kawasan, Pemkot Palembang juga mengusulkan penyediaan 2.040 kotak sampah yang akan didistribusikan ke seluruh kelurahan. Pemerintah kota turut mengajukan bantuan tenda payung bagi pedagang di kawasan Kambang Iwak sebagai bagian dari penataan ruang usaha.

"Kita juga menawarkan bantuan 2.040 kotak-kotak sampah untuk disebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Palembang, serta bantuan tenda payung untuk pedagang di kawasan Kambang Iwak," ujarnya.

Isnaini mengatakan pemerintah tidak menetapkan target waktu realisasi program tersebut. Setiap perusahaan masih harus membahas usulan itu secara internal sebelum memperoleh persetujuan dari manajemen maupun kantor pusat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi strategi penting untuk mempercepat pembangunan perkotaan. Program CSR dinilai dapat melengkapi pembiayaan pembangunan sekaligus menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kita memang harus kreatif. Membangun kota tidak semata-mata harus menggunakan anggaran pemerintah saja. Kita juga berharap dukungan dari perusahaan, yang notabene memiliki kewajiban melalui program CSR yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia menambahkan daftar program yang disiapkan Pemkot Palembang juga dapat membantu perusahaan menentukan penyaluran dana CSR agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, program tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penataan dan pembangunan Kota Palembang.