RRI.CO.ID, Palembang - Komisi V DPRD Sumatera Selatan memastikan belum menerima laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di wilayah Sumatera Selatan hingga Senin, 27 Juli 2026. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan dunia usaha di Sumsel masih mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel David Hadrianto Al Jufri mengatakan gelombang PHK dalam jumlah besar justru lebih banyak terjadi di daerah yang memiliki basis industri manufaktur. Menurutnya, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak karena memiliki kawasan industri berskala besar.

"PHK memang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, bahkan sejak akhir tahun lalu. Namun, jumlah terbesar bukan berada di Sumatera Selatan, melainkan di Jawa Barat yang memiliki kawasan industri manufaktur lebih banyak," ujarnya.

David menjelaskan ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Selain itu, kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku yang dipengaruhi nilai tukar dolar Amerika Serikat turut menekan sektor industri.

Ia mengatakan tekanan tersebut paling banyak dirasakan industri padat karya, seperti tekstil, elektronik, dan otomotif. Ketiga sektor itu menjadi penyumbang terbesar angka PHK secara nasional dalam beberapa bulan terakhir.

Meski demikian, David menilai struktur ekonomi Sumatera Selatan membuat daerah ini relatif lebih tahan terhadap ancaman PHK massal. Aktivitas ekonomi Sumsel tidak bergantung pada industri manufaktur berskala besar seperti di Pulau Jawa.

"Di Sumsel memang ada perusahaan manufaktur, tetapi jumlah industri besar di sektor tekstil, elektronik, maupun otomotif tidak sebanyak daerah lain. Karena itu, dampak PHK belum terlalu terasa," katanya.

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi V DPRD Sumsel telah melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan, termasuk industri kimia. Hasilnya menunjukkan perusahaan menghadapi kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan baku.

David menyebut sebagian besar perusahaan masih berupaya menjaga kegiatan usaha tanpa mengurangi jumlah pekerja. Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal positif bagi stabilitas ketenagakerjaan di Sumatera Selatan.

"Kami mengimbau seluruh pelaku usaha dan sektor industri untuk mengedepankan solusi selain PHK. Produksi harus tetap berjalan, tetapi hak dan keberlangsungan pekerjaan para karyawan juga harus menjadi perhatian," ujarnya.

Komisi V DPRD Sumsel memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di berbagai sektor. Pengawasan dilakukan agar potensi PHK dapat diantisipasi sejak dini sekaligus menjaga iklim usaha dan perlindungan tenaga kerja di Sumatera Selatan.