RRI.CO.ID, Musi Banyuasin - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sekayu memperkuat kinerja organisasi melalui Rapat Analisis dan Evaluasi (ANEV) Capaian Kinerja Triwulan II Semester I Tahun 2026. Evaluasi menjadi dasar penyempurnaan pelayanan, pembinaan warga binaan, dan tata kelola organisasi.

Kepala Lapas Sekayu Sakuriyadi mengikuti rapat yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual, Rabu, 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Rapat dipimpin Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta diikuti seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia. Forum tersebut mengevaluasi capaian kinerja sekaligus menyusun strategi percepatan target semester berikutnya.

Evaluasi mencakup pelaksanaan program prioritas, peningkatan pelayanan publik, penguatan keamanan dan ketertiban, pembinaan warga binaan, serta tata kelola administrasi. Seluruh indikator diarahkan untuk mendukung transformasi pemasyarakatan yang lebih profesional dan berintegritas.

"Evaluasi secara berkala merupakan bagian penting dari proses kinerja organisasi. Hal ini guna mendorong transformasi pemasyarakatan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas," ujarnya.

Sakuriyadi mengatakan evaluasi memberikan gambaran terhadap capaian setiap program sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki. Hasilnya akan menjadi dasar peningkatan kualitas kinerja organisasi.

"Hasil evaluasi akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat pembinaan warga binaan, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin baik," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh hasil rapat akan segera ditindaklanjuti melalui langkah strategis yang lebih efektif, inovatif, dan adaptif. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Keikutsertaan Lapas Sekayu dalam evaluasi nasional tersebut juga menunjukkan komitmen mendukung 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Program itu diarahkan untuk membangun birokrasi yang berkinerja tinggi, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.