RRI.CO.ID, Palembang - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Tahun 2026 di Hotel Novotel Palembang, Selasa, 23 Juni 2026. Forum tersebut menjadi ajang evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah sekaligus penyusunan program kerja organisasi untuk satu tahun ke depan.

Mukernas dihadiri pengurus dan anggota AMPHURI dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan juga menjadi wadah memperkuat sinergi antara pelaku penyelenggara perjalanan ibadah dengan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan jemaah.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji RI, Harun Al Rasyid, menegaskan keberadaan Kementerian Haji harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

"Kalau pelayanan yang diberikan tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, maka keberadaan Kementerian Haji tidak memberikan nilai tambah," ujarnya. Karena itu, pelayanan kepada jemaah harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Harun mengatakan pemerintah berhasil menurunkan biaya haji sekitar Rp7 juta dalam dua tahun terakhir. Upaya efisiensi tersebut akan terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima jemaah.

Menurutnya, pemerintah saat ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai komponen layanan haji. Evaluasi meliputi pemilihan hotel, katering, hingga transportasi di Arab Saudi agar layanan tetap optimal dengan biaya yang lebih kompetitif.

Ia menambahkan pengalaman penyelenggaraan haji selama ini menjadi modal penting untuk membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara itu, Ketua DPD AMPHURI Bali Nusa Tenggara (Banusra), Zamroni Taufik, mengatakan Mukernas merupakan agenda tahunan organisasi untuk mengevaluasi kinerja sekaligus merumuskan program kerja ke depan. Hasil pembahasan diharapkan mampu memperkuat peran AMPHURI dalam mendukung peningkatan layanan haji dan umrah.

"Kami berharap regulasi-regulasi baru dari Kementerian Haji lebih mengedepankan pendekatan kepada asosiasi," katanya. Menurutnya, komunikasi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan mudah diterapkan oleh para penyelenggara.

Zamroni menilai kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi menjadi faktor penting dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah. Karena itu, AMPHURI berharap ruang dialog dan koordinasi dapat terus diperkuat dalam setiap penyusunan kebijakan.

Mukernas AMPHURI 2026 di Palembang diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah. Forum tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri perjalanan ibadah demi pelayanan yang lebih profesional dan berkelanjutan.