Harga Sembako Keluhan Utama Warga Palembang, Peluang Kerja Terbatas

RRI.CO.ID. Palembang - Pemerintah Kota Palembang terus memprioritaskan pengendalian harga kebutuhan pokok dan perluasan lapangan kerja sebagai fokus utama pembangunan di Kota Palembang. Kedua isu tersebut dinilai menjadi kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Jumat ,19 Juni 2026.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, hasil berbagai survei menunjukkan harga sembako masih menjadi keluhan utama warga Palembang, terutama kalangan ibu rumah tangga. Fluktuasi harga sejumlah komoditas dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut dilakukan bersama distributor, perbankan dan berbagai pemangku kepentingan agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga.

"Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut dilakukan bersama distributor, perbankan dan berbagai pemangku kepentingan agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga," tutur Ratu Dewa.

Selain pengendalian inflasi, pemerintah juga memberi perhatian besar terhadap persoalan ketenagakerjaan. Banyak masyarakat berharap tersedianya lebih banyak peluang kerja, khususnya bagi lulusan baru dan mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Palembang berencana memperluas pelaksanaan job fair serta meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta. Industri perhotelan dan dunia usaha lainnya diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyerap tenaga kerja lokal.

"Program tersebut ditujukan untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan para pencari kerja secara lebih efektif. Dengan demikian, proses rekrutmen dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran," ujar Ratu Dewa.

Ratu Dewa juga meminta Dinas Tenaga Kerja lebih aktif melakukan pendataan calon tenaga kerja melalui sistem jemput bola. Pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan database tenaga kerja yang terintegrasi.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja dapat terpenuhi sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Palembang. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.