RRI.CO.ID, Muratara - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni, menghadiri Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Gedung BPKAD Lantai II, Rabu 06 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan secara profesional.

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Selatan yang resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Rupit. Sejak berdiri, pemerintah daerah menempatkan penguatan kapasitas desa sebagai fokus utama guna mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok.

Workshop tersebut mengangkat tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.” Tema ini menjadi cerminan komitmen bersama untuk membangun desa yang transparan, efektif, dan akuntabel dalam mengelola anggaran serta melaksanakan pembangunan.

Sejumlah narasumber nasional dan regional hadir memberikan materi, antara lain Fauzi Amro (Anggota Komisi IX DPR RI), Dr. Arman Sahri Harahap, (Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa), serta Dra. Farida Kurnianingrum, (Direktur Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan PDT). Selain itu, hadir juga Supriyadi, (Kepala Perwakilan BPKP Sumsel) dan Rahmadi Murwanto (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan).

"Dalam sambutannya, Bupati Devi Suhartoni menegaskan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan daerah. “Tata kelola keuangan desa harus dijalankan secara profesional, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung,” ujarnya.

Bupati Devi menambahkan, workshop ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Muratara terus berkomitmen mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing, sehingga setiap program pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain evaluasi, workshop ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sistem pertanggungjawaban keuangan desa agar tertib administrasi dan sesuai regulasi. Dengan demikian, seluruh desa di Muratara diharapkan semakin optimal dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pembangunan, sebagai bagian penting mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Berselang Serundingan.