RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Kota Palembang menegaskan arah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 harus berfokus pada manfaat nyata bagi masyarakat. Program pembangunan tidak lagi dinilai semata dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari dampak yang dihasilkan.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, saat membuka paparan Renja PD yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Senin, 27 April 2026. Forum ini menjadi tahapan strategis dalam menyusun prioritas pembangunan daerah.

Pada hari pertama pelaksanaan, masing-masing kepala OPD memaparkan rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan pada 2027. Penyelarasan dilakukan agar perencanaan tetap adaptif terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan masyarakat.

Aprizal menilai tantangan fiskal yang terjadi saat ini menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun kebijakan. Penyesuaian transfer daerah akibat dinamika ekonomi global dan nasional dinilai berdampak pada ruang anggaran.

“Kondisi keuangan saat ini tidak dalam situasi normal. Karena itu, setiap program harus benar-benar diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap kegiatan harus memiliki dasar perencanaan yang kuat dan terukur. Program yang disusun tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan, tetapi juga pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang jelas. Jangan sampai program berjalan, tetapi dampaknya tidak terasa,” katanya.

Selain kualitas program, Aprizal juga menyoroti pola penyerapan anggaran yang selama ini masih terkonsentrasi pada akhir tahun. Menurutnya, pola tersebut berisiko memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Ia mendorong perangkat daerah mulai mengoptimalkan penyerapan anggaran sejak triwulan pertama dan kedua. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program lebih terkendali dan hasilnya maksimal.

Dalam aspek tata kelola, Aprizal menekankan pentingnya integrasi antarperangkat daerah. Program yang tumpang tindih dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi dan menghambat efektivitas pembangunan.

“Kolaborasi lintas OPD harus diperkuat. Tidak boleh ada lagi program yang duplikasi karena setiap perangkat daerah memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung,” ujarnya.

Ia menambahkan, dokumen Renja bukan sekadar kewajiban administratif. Renja merupakan instrumen strategis yang menentukan kualitas belanja daerah sekaligus arah pembangunan jangka menengah.

Penyusunan Renja 2027, lanjut Aprizal, harus berpedoman pada empat prinsip utama, yakni berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat sinergi lintas sektor, berorientasi pada hasil, serta menjunjung efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

“Perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan yang tepat. Karena itu, kualitas Renja harus benar-benar dijaga,” katanya.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Palembang berharap seluruh perangkat daerah dapat menyempurnakan dokumen perencanaan yang lebih realistis, adaptif, dan implementatif. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.