RRI.CO.ID, Muba - Isu perbatasan yang kerap memicu konflik ruang dan ancaman kebakaran hutan kini memasuki babak baru lewat kolaborasi strategis dua provinsi. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Jambi) resmi menjalin aliansi formal untuk menuntaskan tantangan di wilayah singgungan Muba-Muaro Jambi.

Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Prosesi penandatanganan ini berlangsung khidmat di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate pada Senin, 6 April 2026.

Momen bersejarah ini menandai komitmen kedua daerah untuk meninggalkan ego sektoral demi kepentingan masyarakat luas. Penandatanganan tersebut menjadi payung hukum utama yang mengatur koordinasi pelayanan publik dan pengelolaan wilayah perbatasan secara lebih rapi dan terukur.

Wakil Bupati Muba, Abrur Rohman Husen, dan Ketua Komisi I DPRD Muba, Indra Kusuma Jaya, turut menyaksikan langsung kesepakatan tersebut. Hadir pula Wakapolres Muba Kompol Iwan Wahyudi, Sekda Muba Syafaruddin, serta Sekda Muaro Jambi Budi Hartono guna memperkuat aspek pengamanan dan administrasi.

Bupati Muba, Toha Tohet, menegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kesepakatan ini. Bupati Muba memandang langkah tersebut sebagai implementasi kewenangan daerah otonom yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Muaro Jambi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kesepakatan bersama ini," kata Toha Tohet pada Senin, 6 April 2026. Toha menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus menjangkau warga hingga ke pelosok perbatasan.

Bupati Muba juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas keterbukaan mereka dalam menjalin kemitraan ini. Bupati Muba berharap sinergi tersebut menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola hubungan antarwilayah secara produktif.

Salah satu fokus utama kerja sama ini menyasar pada penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang sering melanda kawasan perbatasan. Kedua daerah kini memiliki landasan operasional yang kuat untuk menangani bencana secara lintas wilayah tanpa terhambat birokrasi yang kaku.

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menyebut kesepakatan ini sebagai instrumen vital bagi keberlangsungan urusan pemerintahan di wilayah yang bersinggungan langsung. Bupati Muaro Jambi menilai kolaborasi ini akan meminimalisir potensi gesekan sosial di masa depan.

"Kami memerlukan pendekatan kolaboratif antardaerah agar upaya pencegahan bencana berjalan lebih cepat dan terkoordinasi," ungkap Bambang Bayu Suseno. Menurut Bambang, respons terhadap keadaan darurat tidak boleh terhenti hanya karena perbedaan garis administratif provinsi.

Pihak legislatif dan jajaran perangkat daerah dari kedua kabupaten sepakat untuk segera menyusun langkah teknis pasca-MoU. Fokus legislatif dan jajaran perangkat daerah mencakup sinkronisasi data penduduk di perbatasan serta pemetaan infrastruktur bersama yang membutuhkan perhatian khusus dari kedua belah pihak.

Kemitraan strategis ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan keamanan di zona perbatasan Muba-Muaro Jambi. Dengan adanya sinergi ini, kedua kabupaten optimis dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi seluruh warga di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.