RRI.CO.ID, Banyuasin - Isu pemangkasan tenaga P3K akibat pembatasan belanja pegawai menjadi perhatian DPRD Banyuasin. Kebijakan ini dikhawatirkan berdampak pada pelayanan publik di daerah.

Wakil Ketua II DPRD Banyuasin Irian Setiawan menegaskan pihaknya akan mengawal kebijakan tersebut. DPRD berkomitmen memastikan tenaga P3K tidak dirugikan.

Ia menyebut informasi pemangkasan masih sebatas isu yang berkembang di masyarakat. Namun, DPRD tetap bersikap waspada terhadap potensi dampak kebijakan tersebut.

Menurutnya, tenaga P3K memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik di berbagai sektor. Sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi sangat bergantung pada tenaga tersebut.

Ia menilai pengurangan tenaga P3K dapat berdampak pada kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan memperjuangkan agar tidak ada pemangkasan tenaga P3K,” ujarnya, Kamis 2 April 2026. Ia menegaskan DPRD akan berdiri bersama tenaga P3K.

DPRD Banyuasin juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik. Langkah ini dilakukan agar kebijakan pusat tetap berjalan tanpa mengorbankan tenaga kerja.

Selain itu, komunikasi dengan pemerintah pusat dinilai perlu dilakukan secara intensif. Kondisi daerah diharapkan menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan.

Irian mengimbau tenaga P3K tetap bekerja profesional dan tidak panik menghadapi isu tersebut. Ia memastikan DPRD akan terus mengawal kebijakan agar berpihak kepada masyarakat.

Ke depan, DPRD berharap kebijakan pembatasan belanja pegawai dapat diterapkan secara fleksibel. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dan pelayanan publik.