Komisi I DPR Pantau Kesiapan Tempur Kodam Sriwijaya

RRI.CO.ID, Palembang - Komisi I DPR RI melakukan inspeksi mendalam terhadap kesiapan satuan di Markas Kodam II/Sriwijaya. Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan upaya penguatan strategi pertahanan di wilayah vital Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Ketua Komisi I DPR RI, GM Utut Adianto, menegaskan, TNI tidak boleh lengah meski situasi saat ini tergolong damai. Ia menyoroti posisi strategis wilayah ini yang bersinggungan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"TNI harus terus berada dalam posisi siap siaga (ready) untuk menghadapi segala kemungkinan eskalasi konflik. Pengawasan terhadap ALKI sangat krusial karena merupakan jalur urat nadi ekonomi dan pertahanan negara," ujar Utut di Palembang, Senin, 9 Maret 2026.

Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, menyambut langsung kunjungan reses ini. Di hadapan para legislator, ia memaparkan bahwa tantangan di Sumsel dan Bangka Belitung memiliki karakteristik yang berbeda, namun koordinasi lintas sektor sejauh ini berhasil menjaga stabilitas wilayah.

Selain fokus pada pertahanan matra darat, Kodam II/Sriwijaya saat ini tengah mengintensifkan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Langkah ini mencakup bantuan kepada Pemerintah Daerah dan Polri untuk memastikan ketertiban masyarakat di bawah kendali Korem 044/Gapo dan Korem 045/Gaya.

"Kami tidak hanya menjalankan tugas pokok pertahanan, tetapi juga aktif dalam pemberdayaan wilayah pertahanan. Meski karakteristik wilayahnya beragam, situasi di bawah Kodam II/Sriwijaya relatif aman dan kondusif berkat sinergi yang solid," kata Pangdam.

Kunjungan ini diharapkan menjadi basis data bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan anggaran dan pembangunan kekuatan TNI yang lebih tepat sasaran. Fokus utamanya adalah memastikan prajurit di lapangan memiliki dukungan yang cukup untuk menjaga kedaulatan, terutama di titik-titik terpencil dan pulau terluar.

Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk memperkuat ketahanan nasional sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di wilayah Sumatera bagian selatan.