RRI.CO.ID, Palembang - Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Sumatera Selatan menggelar audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan, Senin 9 Februari 2026, di Kantor PPPA Sumsel. Audiensi ini bertujuan memperkenalkan organisasi serta membuka peluang kolaborasi program pemberdayaan perempuan dan anak.

Audiensi diterima langsung oleh Kepala Dinas PPPA Sumsel, Zaki Aslam, didampingi Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Ihwan Mulyawan serta para kepala bidang dan kepala seksi di lingkungan PPPA Sumsel.

Ketua Perempuan ICMI Sumsel, Ida Utami Dwikurniawati, menjelaskan bahwa organisasi Perempuan ICMI Sumsel telah terbentuk namun belum dilantik secara resmi. Rencananya, pelantikan akan dilakukan oleh pengurus pusat Perempuan ICMI setelah rangkaian audiensi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Dalam audiensi tersebut, Perempuan ICMI Sumsel juga turut hadir seluruh jajaran pengurus ICMI Sumsel,

1. Diah Kusuma Pratiwi (Wakil Ketua 1)

2. Umi Kalsum ( Sekretaris)

3. Merry Hamraeny  (Bendahara)

4. Asmawati (Ketua Dewan Pakar)

5. Anissa (Sekretaris Bidang Hukum)

6. Rita Sumarni (Koordinator Bidang Humas dan Publikasi)

7. Rena Kumala Dewi (Anggota Humas dan Publikasi)

“Saat ini, Perempuan ICMI Sumsel memiliki sekitar 48 pengurus yang terbagi dalam 10 bidang kerja,” ujar Ida Utami.

Ida Utami menegaskan kesiapan Perempuan ICMI Sumsel untuk berkolaborasi dengan PPPA Sumsel melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi, kajian, hingga program turun langsung ke lapangan guna melihat dan menangani persoalan perempuan di Sumatera Selatan, baik di bidang ekonomi, gender, maupun sosial.

Ia menambahkan, Perempuan ICMI merupakan badan otonom dari ICMI yang telah berdiri secara nasional sejak dua tahun lalu. Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang baru membentuk kepengurusan, menyusul sejumlah provinsi lain yang telah lebih dulu aktif.

Ke depan, Perempuan ICMI Sumsel tidak hanya akan berfokus di tingkat provinsi, tetapi juga mendorong pembentukan kepengurusan di kabupaten dan kota. Beberapa daerah disebut sudah siap dan pelantikan pengurus provinsi direncanakan akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan pengurus kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.