RRI.CO.ID, Palembang - Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Birokrasi Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Palembang, Kamis, 29 Januari 2026. Dalam aksi tersebut, massa mendesak Wali Kota Palembang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Koordinator lapangan aksi, Zelvan, menyampaikan bahwa kualitas pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Palembang dinilai masih belum merata. Ketimpangan kualitas antar sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya buku pelajaran, serta distribusi guru yang belum sesuai kebutuhan menjadi sorotan utama mahasiswa.

“Masih banyak sekolah yang fasilitasnya tidak memadai, kekurangan buku pelajaran, bahkan tenaga pengajar. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran,” ujar Zelvan.

Ia juga menilai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang tidak menunjukkan tingkat kompetensi yang memadai serta tidak selaras dengan latar belakang keilmuan yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan strategis tersebut. Menurutnya, pengisian jabatan pimpinan tinggi harus berlandaskan prinsip merit.

Zelvan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

“Jika pejabat tidak sesuai kompetensi, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan maksimal,” katanya.

Selain itu, massa aksi turut mempertanyakan kedisiplinan Kepala Dinas Pendidikan, khususnya terkait kepatuhan terhadap jam kerja. Ketidakhadiran pimpinan pada jam kerja dinilai dapat menghambat koordinasi internal, pengambilan keputusan, serta pengawasan pelaksanaan program pendidikan.

Dalam aksinya, koalisi mahasiswa menyampaikan lima tuntutan, antara lain mendesak Wali Kota Palembang mengevaluasi dan merombak Kepala Dinas Pendidikan, meninjau transparansi proyek-proyek di lingkungan Dinas Pendidikan, mempertanyakan program unggulan wali kota yang dikelola dinas tersebut, serta memastikan kinerja dinas berjalan sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Palembang.

Aspirasi mahasiswa diterima oleh Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum, dan HAM, Edison. Ia menyatakan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Wali Kota Palembang.

“Apa yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa akan kami rekomendasikan kepada Pak Wali Kota untuk ditindaklanjuti. Kami di sini bukan pengambil keputusan,” ujar Edison.

Terkait temuan mahasiswa di lapangan, Edison menegaskan Inspektorat Kota Palembang akan melakukan verifikasi. Menurutnya, inspektorat memiliki peran sebagai pengawas internal pemerintah daerah.

“Inspektorat merupakan perpanjangan tangan wali kota dalam memastikan pengawasan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah,” katanya.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengamanan aparat. Mahasiswa berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kota Palembang.