KBRN, Banyuasin: Kepolisian Resor (Polres) Banyuasin bersama jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar patroli gabungan secara serentak di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera, Sabtu (18/10/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat.

Kapolres Banyuasin, AKBP Ruri Prastowo, melaporkan kegiatan tersebut secara resmi kepada Kapolda Sumatera Selatan. Patroli ini melibatkan personel dari Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, Polsek jajaran, serta prajurit TNI dari berbagai satuan yang berada di wilayah Banyuasin.

Pelaksanaan patroli dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama dimulai pukul 16.00 WIB dan dipimpin langsung oleh KBO Sat Samapta. Sebanyak 12 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Satlantas dikerahkan menggunakan lima kendaraan dinas. Mereka berpatroli dari Simpang KM 42 hingga Desa Pulau Harapan.

Sebelum berpatroli, seluruh personel mengikuti apel pengecekan kekuatan untuk memastikan kesiapan dan koordinasi antarpetugas. Kegiatan berjalan dengan tertib dan mendapat sambutan positif dari masyarakat pengguna jalan.

Gelombang kedua dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB dengan melibatkan personel Polsek Pangkalan Balai dan anggota Satlantas Pos Musi Pahit. Tim ini menyisir ruas jalan Palembang–Betung di wilayah Kecamatan Sembawa hingga Talang Kelapa.

Kemudian, gelombang ketiga dilaksanakan pukul 21.00 WIB oleh personel Polsek Talang Kelapa. Mereka melakukan patroli dari KM 12 hingga KM 18 Jalan Palembang–Betung untuk memastikan tidak ada aktivitas pungli di titik-titik rawan.

Kapolres menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen zero tolerance terhadap segala praktik pungli di wilayah hukumnya. “Kehadiran aparat gabungan di lapangan diharapkan menciptakan rasa aman dan memberi efek jera bagi oknum yang mencoba melakukan pungli,” ujar Ruri Prastowo dalam laporannya.

Dengan patroli gabungan ini, Polres Banyuasin berharap arus lalu lintas dan kegiatan ekonomi di sepanjang Jalan Lintas Timur dapat berjalan lancar, tertib, dan terbebas dari praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha.