KBRN, Pagar Alam: Pemerintah Kota Pagar Alam kembali menegaskan komitemenya dalam membangun tata Kelola pemerintahan yang bersih, professional dan taat aturan. Hal tersebut dipertegas Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah usai melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagar Alam, Jumat (21/11/2025).

Penandatangan Perjajian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) ini dilaksanakan di ruang rapat Besemah I Setdako Pagar Alam, Jumat (21/11/25). Penandatangan itu merupakan lanjutan PKS antara Pemerintah Kota Pagar Alam dan Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Nomor 12/KPA/2023 dan Nomor 5/N.6.18/GS.1/11/2023 Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang telah berakhir pada tanggal 13 November 2025.

Wali Kota Pagar Alam, Ludi Oliansyah, menyebutkan kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah. “Melalui kolaborasi diharapakan agar dapat memberikan kepastian hukum dan dasar kebijakan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Bahkan kolabroasi itu juga diharapkan dapat melindungi aset daerah, terutama yang berpotensi bersengketa atau berada di pihak ketiga dan mencegah persoalan hukum sejak dini melalui pendampingan di setiap tahapan kebijakan pembangunan.” Serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola yang lebih tertib dan transparan,” sebutnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Kejari Pagar Alam yang selama ini telah memberikan dukungan signifikan dalam proses pendampingan hukum dan administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pagar Alam, Ira Ferbriana, menegaskan bahwa MoU bukan sekadar acara seremonial. “MOU juga sebagai instrumen penting bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan langkah kerja tetap berada pada jalur hukum,” tegasnya.

Kajari juga menjelaskan bahwa Kejari Pagar Alam akan berkomitmen untuk mendampingi Pemkot Pagar Alam dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). “Baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan legal opinion dan kajian hukum, termasuk pengawasan pada titik nol pembangunan guna mencegah potensi pelanggaran,” sambungya.

Kajari pun berharap dengan pendampingan melalui penyuluhan, pembekalan, dan konsultasi diharapkan dapat menghindarkan OPD Pemkot Pagar Alam dari kesalahan langkah yang muncul akibat kurangnya wawasan hukum.