Poin Utama
- Cik Ujang mendorong GSMP naik kelas, dari program bantuan menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat.
- Masyarakat diarahkan menjadi pelaku, bukan sekadar penerima manfaat, dengan pangan yang menghasilkan nilai ekonomi.
- Komponen makanan menyumbang 75,26 persen terhadap garis kemiskinan Sumsel, sehingga penguatan pangan dinilai strategis.
RRI.CO.ID, Palembang - Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) didorong tidak berhenti sebagai program bantuan pemerintah. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang ingin gerakan yang berjalan sejak 2021 itu berkembang menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu membuat masyarakat mandiri pangan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi.
Cik Ujang menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Ngopi Bareng GSMP di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin, 14 September 2026.
Menurut Cik Ujang, pendekatan GSMP harus bergeser. Masyarakat tidak cukup ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi harus menjadi pelaku yang mampu mengelola potensi pangan di lingkungan masing-masing.
“GSMP bertujuan lebih memproduktifkan masyarakat. GSMP harus terus didorong untuk naik kelas agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku. GSMP mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” kata Cik Ujang.
Ia menilai forum seperti Ngopi Bareng GSMP penting karena membuka ruang pembahasan pembangunan yang lebih cair. Menurutnya, komunikasi mengenai program pemerintah tidak harus selalu berlangsung dalam forum formal.
“Ngopi bareng memang sangat digemari masyarakat karena pembangunan tidak harus selalu dalam suasana formal dan resmi, tetapi bisa melalui forum yang lebih santai,” ujarnya.
Dorongan naik kelas itu kemudian diperkuat dengan pengukuhan Forum Kemitraan Sinergi GSMP dan Pandu GSMP. Forum tersebut diharapkan menjadi penghubung koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan GSMP.
“Pengukuhan ini agar bisa saling berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak,” kata Cik Ujang.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra mengatakan GSMP juga berkaitan erat dengan upaya menekan kemiskinan. Ia mencatat angka kemiskinan Sumsel turun dari 9,85 persen pada September 2025 menjadi 9,50 persen pada Maret 2026.
Namun, persoalan pangan masih menjadi faktor penting dalam struktur pengeluaran masyarakat miskin.
Edward menyebut kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 75,26 persen. Artinya, penguatan akses dan kemandirian pangan memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 75,26 persen. Ini artinya penguatan pangan sangat berpengaruh,” ujar Edward.
Di sisi lain, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Sumsel terus menunjukkan peningkatan. Indikator tersebut menjadi salah satu gambaran adanya perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat.
Meski begitu, pengembangan GSMP masih menghadapi pekerjaan rumah. Edward menyebut sejumlah persoalan, mulai dari koordinasi, pendampingan, ketepatan data sasaran, pemantauan, kemitraan hingga hilirisasi hasil produksi.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu membenahi sistem GSMP, bukan sekadar menambah bantuan.
“Yang kita butuhkan adalah pembenahan sistem, mulai dari tata kelola, penguatan Pandu GSMP, Sinergi GSMP, dan pembangunan data sasaran GSMP berbasis DTSEN,” jelas Edward.
Arah tersebut membuat GSMP ke depan tidak hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang disalurkan. Ukurannya bergeser pada kemampuan masyarakat memproduksi pangan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengembangkan usaha, dan memperoleh tambahan pendapatan dari potensi pangan yang mereka kelola.
Dengan pendekatan itu, GSMP ditargetkan berkembang dari program pemerintah menjadi gerakan ekonomi berbasis masyarakat di Sumatera Selatan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....