Palembang Data 179.751 Usaha dalam Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Palembang - Sebanyak 179.751 unit usaha di Kota Palembang akan menjadi sasaran pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah Kota Palembang menilai pendataan tersebut menjadi langkah penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Komitmen mendukung pelaksanaan sensus disampaikan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, saat menghadiri kegiatan Sensus Ekonomi Milik Rakyat (SEMARAK) Wong Kito 2026 di Plaza Benteng Kuto Besak, Minggu, 28 Juni 2026.

Menurut Ratu Dewa, sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi fondasi dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk mendorong investasi dan memperkuat sektor usaha masyarakat.

"Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan ikhtiar bersama untuk memperoleh gambaran utuh, baik kondisi maupun potensi ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan," ujar Ratu Dewa.

Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kota Palembang pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,91 persen. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat terus tumbuh sehingga dibutuhkan data statistik yang akurat dan mutakhir agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan data pra-pendataan Sensus Ekonomi 2026, Kota Palembang memiliki 723 usaha besar, 7.206 usaha menengah, serta 171.822 usaha mikro dan kecil (UMKM). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.

"Angka ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi Kota Palembang. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang harus terus didorong dan dikembangkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengapresiasi kesiapan Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 7.588 petugas telah disiapkan untuk melakukan pendataan di berbagai wilayah.

Menurutnya, konsolidasi data nasional yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi langkah penting agar seluruh program pemerintah berlandaskan satu data yang valid.

"Selama ini kita belum sepenuhnya memiliki data yang akurat karena dikelola oleh banyak lembaga. Di era Presiden saat ini, seluruh data nasional dikonsolidasikan dan dikelola secara profesional oleh BPS sehingga program pemerintah dijalankan berdasarkan satu data," jelas Saifullah.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar. Menurutnya, kualitas data yang dihimpun akan menentukan ketepatan arah kebijakan ekonomi pemerintah di masa mendatang.

"Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Semakin akurat data yang diberikan, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang akan disusun pemerintah," tutur Amalia.