RRI.CO.ID, Belitung Timur - Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel bergerak cepat mengamankan pasokan LPG 3 kilogram di Kabupaten Belitung Timur. Langkah ini diambil guna merespons dinamika kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan distribusi energi bersubsidi tersebut tidak salah sasaran.

Sepanjang periode 7 hingga 12 Februari 2026, Pertamina telah menyuntikkan tambahan pasokan ke titik-titik krusial. Fokus utama diarahkan pada wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi, seperti Kecamatan Manggar yang mendapat jatah 13.610 tabung dan Kecamatan Gantung sebanyak 9.620 tabung.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menegaskan bahwa stok di tingkat agen dan pangkalan saat ini dalam kondisi aman. Pihaknya bahkan sudah menjadwalkan pengiriman tambahan secara bertahap pada 15, 16, dan 17 Februari mendatang.

“Kami pastikan stok LPG 3 kg di agen dan pangkalan resmi aman. Penambahan penyaluran ini dilakukan menyesuaikan kebutuhan lapangan, terutama di wilayah dengan konsumsi tinggi agar kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi,” ujar Rusminto dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Februari 2026.

Namun, urusan stok bukan satu-satunya fokus. Dalam inspeksi mendadak (sidak) bersama Pemda dan Forkopimda Belitung Timur baru-baru ini, ditemukan fakta lapangan yang mengejutkan. Sejumlah pelaku usaha kategori Horeka (Hotel, Restoran, Kafe) dan jasa laundry kedapatan masih menelan jatah "Gas Melon" yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin.

Atas temuan tersebut, Pertamina langsung memberikan pembinaan keras. Rusminto mewanti-wanti agar pangkalan tidak bermain mata dengan pengecer atau pengusaha non-mikro.

“Kami tidak segan memberikan sanksi tegas terhadap mitra yang terbukti melakukan pelanggaran. Pangkalan wajib mengutamakan rumah tangga dan UMKM yang berhak, bukan pengecer,” tegasnya.

Selain memperketat pengawasan, Pertamina juga mengapresiasi langkah Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung yang turut mengawal pelayanan publik ini. Koordinasi dengan Satpol PP dan aparat penegak hukum kini kian intensif demi memastikan subsidi negara tidak dinikmati oleh mereka yang tidak berhak.