KBRN, Palembang: Pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Ari Martino menilai bahwa narasi mengenai ketidakberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 perlu diluruskan. Menurutnya, persepsi yang berkembang di sejumlah media massa belakangan ini berpotensi menyesatkan dan memicu kesalahpahaman publik.

“Kalau melihat data per akhir Februari 2025, defisit APBN sebesar Rp31,2 triliun memang meningkat menjadi Rp104,2 triliun per Maret. Tapi kondisi ini sudah diantisipasi dengan strategi pembiayaan yang terukur dan terencana,” jelas Ari dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (19/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa peningkatan defisit di awal tahun merupakan dinamika normal dalam pengelolaan fiskal, terutama di tengah tekanan global dan perlambatan ekonomi domestik. Menurutnya, pemerintah masih menjalankan kebijakan fiskal dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

“Tidak ada lonjakan defisit tanpa strategi pembiayaan yang jelas. Pemerintah mempertimbangkan kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang, bukan hanya jangka pendek,” tambahnya.

Ari juga menyoroti fenomena penurunan penerimaan pajak di awal tahun yang ia anggap wajar, mengingat aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih di kuartal pertama. Namun, ia mencatat bahwa perbaikan sudah mulai terlihat pada Maret 2025 dengan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 9,1 persen.

Ia pun mengajak publik untuk melihat data fiskal secara komprehensif. Salah satunya adalah keseimbangan primer yang masih mencatatkan surplus Rp17,5 triliun hingga triwulan pertama 2025.

“Surplus ini menunjukkan bahwa APBN 2025 masih dikelola secara sehat dan terkendali. Artinya, pengeluaran negara di luar pembayaran bunga utang masih bisa ditutup oleh pendapatan,” jelasnya.

Ia juga menilai, di sisi lain pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif ekspor-impor, peningkatan royalti dari sektor mineral dan batu bara, serta efisiensi belanja negara.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Ari meyakini APBN 2025 tetap berfungsi efektif sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.