Peran Humas dalam Membuat Informasi Pelayanan Publik Lebih Mudah Diakses

RRI.CO.ID, Palembang - Informasi pelayanan publik menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat ketika berhubungan dengan sebuah lembaga. Humas dapat membantu memastikan informasi tersebut tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami.

UU No. 25 Tahun 2009 mengatur penyediaan informasi pelayanan publik melalui sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. Informasi tersebut mencakup profil penyelenggara, standar pelayanan, pengaduan, hingga penilaian kinerja.

Ini berarti masyarakat tidak cukup hanya mengetahui adanya sebuah layanan. Mereka juga perlu memahami persyaratan, prosedur, waktu, biaya, serta cara menyampaikan pengaduan.

Dilansir dari laman Ombudsman RI tanggal 27 Februari 2020, media sosial dapat dimanfaatkan instansi untuk menyebarkan informasi sekaligus membangun hubungan dengan masyarakat. Kanal tersebut juga dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan.

Pemanfaatan media sosial membuat informasi pelayanan dapat disampaikan melalui kanal yang sudah dekat dengan masyarakat. Informasi tentang jadwal, perubahan layanan, atau pengumuman dapat diberikan tanpa menunggu masyarakat datang langsung.

Di sinilah Humas memiliki ruang untuk mengemas informasi pelayanan agar lebih ringkas dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya mengikuti istilah administratif lembaga.

Penyampaian informasi juga perlu memperhatikan ketepatan isi dan waktu publikasinya. Informasi yang terlambat atau sulit dipahami dapat membuat masyarakat kesulitan mendapatkan layanan.

Ketika informasi pelayanan mudah ditemukan dan dipahami, masyarakat memiliki bekal yang lebih jelas sebelum menggunakan layanan. Humas pun membantu membangun komunikasi yang lebih terbuka antara lembaga dan masyarakat.