RRI. CO,ID, Palembang - Sebanyak 3,8 juta orang diperkirakan akan masuk dan melintasi Sumatera Selatan pada arus mudik Lebaran 1447 Hijriah. Angka ini menempatkan provinsi tersebut sebagai salah satu simpul terpadat di jalur Sumatera, sekaligus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Menteri Perhubungan RI, Dudi Purwagandhi, menegaskan, Sumsel bukan sekadar daerah tujuan, tetapi lintasan utama menuju Jambi hingga Aceh. Karena itu, kesiapan infrastruktur menjadi harga mati.

“Kami harapkan semua bisa terselesaikan, tidak ada lagi jalan-jalan yang berlubang yang nanti dilalui oleh para pemudik,” ujar Dudi usai rapat koordinasi di Griya Agung, Rabu, 25 Februari 2026.

Sepanjang 1.500 kilometer jalan nasional di Sumsel ditargetkan dalam kondisi mantap dan bebas lubang pada H-10 Lebaran. Pemerintah pusat memastikan, meski ada efisiensi anggaran di sejumlah sektor, program mudik tidak termasuk yang dipangkas.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Di level daerah, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyoroti titik krusial di ruas Palembang–Betung. Kemacetan panjang kerap terjadi, terutama di 22 kilometer dari arah Palembang yang menjadi bottleneck tahunan.

Menurut Deru, solusi paling realistis adalah membuka jalan tol fungsional lebih cepat. Bahkan ia meminta kebijakan pembebasan tarif sementara untuk mengurai kepadatan.

“Solusinya tol dibuka cepat. Pak Menteri yang bisa beri kebijakan, tolong gratis,” kata Deru.

Menanggapi usulan itu, Dudi menyebut kewenangan tarif berada pada pengelola tol. Namun pemerintah membuka opsi diskon tarif melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR agar beban pemudik lebih ringan selama masa angkutan Lebaran.

Lonjakan 3,8 juta pergerakan orang juga berdampak pada moda transportasi udara. Pemerintah daerah meminta tambahan penerbangan atau extra flight dari dan menuju Palembang. Kementerian Perhubungan berjanji segera berkoordinasi dengan maskapai untuk menambah slot penerbangan di bandara yang membutuhkan.

Selain infrastruktur, aspek keselamatan menjadi fokus lain. Pemerintah Provinsi Sumsel melarang truk angkutan batu bara melintas di jalan umum selama periode mudik. Kendaraan tambang diwajibkan menggunakan jalan khusus.

Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan. Pengecualian hanya berlaku untuk angkutan vital seperti BBM, BBG, bahan pokok, dan bantuan bencana.

Untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, alat berat juga disiagakan di titik rawan longsor sejak H-10. Targetnya jelas: tidak ada jalur terputus di tengah gelombang jutaan pemudik.

Dengan proyeksi pergerakan nasional yang bisa melampaui 143 juta orang, Sumsel berada di garis depan pengamanan arus mudik. Di tengah tekanan volume kendaraan dan potensi kemacetan, kesiapan jalan dan kebijakan cepat akan menjadi penentu apakah 3,8 juta pemudik itu bisa melintas dengan aman dan lancar.