Pemprov Kalteng Perkuat Pengawasan Titik Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperketat pengawasan titik rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui posko pemantauan khusus yang ditempatkan di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng. Langkah ini dilakukan agar pemantauan kondisi lapangan dapat berjalan secara real-time dan responsif.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, melalui Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, mengungkapkan bahwa posko pemantauan tersebut didirikan atas perhatian langsung Gubernur Kalteng untuk memastikan penanganan karhutla dapat dipantau dari detik ke detik.

“Pak Gubernur bisa memantau perkembangan detik demi detik, menit demi menit dari posko ini. Dengan pemantauan langsung, beliau dapat memberikan arahan dan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dinamika serta tingkat keparahan di lapangan,” ujar Agustan saat ditemui di Posko Pemantau Istana Isen Mulang, Senin, 10 Agustus 2026.

Posko yang telah beroperasi selama kurang lebih dua minggu tersebut terhubung langsung dengan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) serta berbagai titik pantau di seluruh Kalimantan Tengah.

Terdapat 32 titik pemantauan live yang disebar di daerah-daerah rawan karhutla maupun lokasi yang memiliki akses komunikasi yang baik. Melalui sistem patroli live ini, Gubernur dan tim pemantau dapat berkomunikasi secara langsung dengan petugas yang berada di lapangan.

“Beliau (Gubernur) bisa melihat langsung situasi, berinteraksi dengan personel di lapangan, lalu menentukan apakah perlu ada penambahan tim atau penyesuaian strategi. Mana wilayah yang cukup ditangani tim yang ada, dan mana yang membutuhkan perkuatan,” kata Agustan.

Saat ini, wilayah Pulang Pisau, khususnya area Tumbang Nusa, masih menjadi salah satu titik fokus perhatian karena merupakan area gambut dengan titik panas (hotspot) yang cenderung meluas.

Agustan menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menanggulangi karhutla di Kalteng, karena penanganan bencana kebakaran lahan tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.

“Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri, pemerintah kabupaten, hingga kelompok masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Manggala Agni. Ini adalah tanggung jawab bersama, jangan ada yang merasa paling dominan,” ucap Agustan.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keselamatan para petugas di lapangan, mengingat sempat terjadi insiden personel terkepung kobaran api saat aksi pemadaman. “Petugas sempat harus dirawat di rumah sakit, namun beruntung setelah dua hari masa pemulihan, mereka sudah bisa kembali bertugas di lapangan,” ujarnya.

Selain pengawasan ketat, Pemprov Kalteng melakukan serangkaian tindakan taktis di wilayah terdampak, seperti pembuatan sekat bakar dan pembersihan sepanjang lebih dari 6 kilometer saluran kanal guna mencegah penjalaran api di lahan gambut. Pemprov juga membangun sumur bor di 6 titik strategis yang kini seluruhnya sudah dapat beroperasi untuk menyuplai air pemadaman.

Upaya ini diperkuat dengan pengerahan 3 unit helikopter water bombing dan 1 unit helikopter patroli bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta penyiapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disesuaikan dengan potensi sebaran awan hujan di wilayah Kalteng.

Melalui pengawasan melekat dan penguatan strategi di lapangan, Pemprov Kalteng berharap penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang aman, bermartabat, dan bebas dari bencana asap.