RRI.CO.ID, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengikuti rapat virtual arahan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta antisipasi dampak El Nino, Kamis, 30 Juli 2026.

Kegiatan dipusatkan di Ruang Video Conference Persemaian Permanen Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau.

Rapat koordinasi nasional tersebut dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan diikuti jajaran pemerintah daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.

Di Kalteng, Gubernur hadir didampingi Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kabinda Kalteng Marsma TNI Muhammad Nur, Bupati Pulang Pisau, Kepala Dishut Kalteng, serta Kalaksa BPBD Kalteng.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan penanganan karhutla merupakan prioritas nasional yang menuntut kerja sama terpadu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

Apalagi, puncak musim kemarau yang dipengaruhi El Nino diperkirakan terjadi pada periode Juli hingga September 2026, sehingga seluruh daerah diminta menaikkan kesiapsiagaan.

“Seluruh jajaran diminta meningkatkan kesiapsiagaan personel, memperkuat deteksi dini titik api, mengoptimalkan fungsi monitoring center, serta mempererat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah,” kata Wakapolri.

Pertemuan tersebut juga diisi pemaparan dari Wamenhut, BMKG, Kementerian LH, BNPB, Basarnas, serta Astamaops Kapolri. Pemaparan mencakup strategi mitigasi El Nino, operasi modifikasi cuaca, hingga perlindungan lahan gambut.

Usai rapat, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam menindaklanjuti seluruh kebijakan pemerintah pusat demi meminimalkan ancaman karhutla.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat dalam pencegahan dan penanganan Karhutla melalui langkah-langkah preventif, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan seluruh instansi terkait,” ujar Agustiar.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama menekan risiko kebakaran di area rawan selama musim kemarau.