RRI.CO.ID, Palangka Raya – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kepala Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kalimantan Tengah.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan usaha penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya kelautan hingga 12 mil laut,” ujarnya, Senin, 27 April 2026.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan yang berlaku, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan sebagai aset penting daerah.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP KKP, Saiful Umam, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi.

“Kolaborasi harus diperkuat melalui pertukaran data dan koordinasi intensif agar sistem pengawasan mampu merespons potensi pelanggaran secara cepat dan tepat. Perjanjian ini perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang komprehensif,” katanya.

Ia berharap sinergi antarinstansi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.

Kerja sama ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kepala Bidang PSDKP Dislutkan Kalimantan Tengah, Flederyck, menambahkan ruang lingkup kerja sama mencakup pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi regulasi, pertukaran data dan informasi, serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sektor tersebut.