Harga Tiket Pesawat Makin Mahal, Warga Berharap Pemerintah Beri Subsidi Terbatas

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Kenaikan harga bahan bakar avtur memberikan dampak besar pada sektor penerbangan dalam negeri di Indonesia. Selain menyebabkan pengurangan jadwal penerbangan domestik, kondisi ini juga membuat harga tiket pesawat semakin mahal.

Salah satu perantau asal Malang, Masrur Adiputra, mengatakan bahwa di tengah kondisi global yang tidak menentu dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat. Upaya tersebut bisa berupa subsidi harga tiket maupun pengaturan rute penerbangan agar lebih efisien dan terjangkau.

"Namun di sisi lain, kondisi global seperti ini justru seharusnya menjadi momentum bagi pemangku kebijakan untuk lebih hadir nih ngelindungi rakyat. Misalnya nih dengan membuka peluang subsidi terbatas atau memperbanyak rute alternatif mungkin ya atau memberikan insentif bagi maskapai agar harga tetap lebih terjangkau," katanya, Selasa, 14 April 2026.

Sebelumnya, Executive General Manager Angkasa Pura Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, I Made Darmawan, mengatakan bahwa di tengah harga minyak dunia yang terus meningkat, peluang harga tiket pesawat untuk turun atau kembali normal sangat kecil. Hal ini karena bahan bakar avtur menjadi komponen utama dalam perhitungan harga tiket pesawat.

"Kalau normal kayaknya sangat kecil kemungkinan, kalau menurut analisa saya sangat kecil, karena salah satu komponen dari harga tiket itu adalah bahan bakar avtur, yang menyebabkan tiket itu naik. Karena dalam dunia penerbangan itu yang menjadi operasional tertinggi adalah bahan bakarnya," katanya, Jumat, 10 April 2026.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah menetapkan batas kenaikan harga tiket pesawat maksimal sebesar 30 persen. Kebijakan ini diharapkan mampu menahan lonjakan harga agar tidak semakin memberatkan masyarakat.

Meski tekanan global sulit dikendalikan, berbagai langkah strategis tetap diperlukan untuk melindungi daya beli masyarakat. Harapannya, masyarakat tidak hanya diminta memahami situasi, tetapi juga merasakan kehadiran kebijakan yang berpihak pada mereka.