Gubernur Kalteng: Gerakan Pangan Murah Terus Digelar se-Kalimantan Tengah

RRI.CO.ID, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Program tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi di sejumlah daerah.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan inflasi menjadi persoalan bersama sehingga pemerintah perlu hadir melalui intervensi harga pangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga subsidi. Beberapa komoditas bahkan mendapatkan potongan harga hingga 35 persen dibandingkan harga pasaran.

Selain bahan pangan, pemerintah juga menyediakan gas elpiji bersubsidi dengan potongan harga sekitar 30 persen. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan biaya yang lebih ringan.

“Program ini tidak hanya dilaksanakan di Kota Palangka Raya, tetapi menyasar seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Saya adalah gubernur untuk seluruh masyarakat Kalteng, sehingga pemerataan program bantuan dan stabilisasi wajib dilakukan,” ujarnya, Rabu, 20 Mei 2026.

Sementara itu, salah seorang warga, Sopiah, mengaku sangat terbantu dengan adanya Gerakan Pangan Murah yang juga menyediakan gas LPG murah bahkan gratis bagi masyarakat penerima kupon. Menurutnya, program tersebut mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan gas elpiji.

Warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG di pasaran. Jika tersedia, harga elpiji dinilai cukup mahal, mencapai Rp40 ribu hingga Rp42 ribu per tabung sehingga masyarakat berharap pemerintah terus menggelar operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah.

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga. Selain membantu masyarakat, langkah itu juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.