RRI.CO.ID, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya menerima penghargaan nasional dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025. Pemberian penghargaan ini diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu, 11 Februari 2026, di Aula Kementerian PANRB, Jakarta Selatan.

Dalam ajang tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meraih predikat BB (Sangat Baik) pada hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya juga memperoleh penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Wali Kota Fairid Naparin menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. 

“Peningkatan predikat SAKIP dari B menjadi BB merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Penghargaan Zona Integritas yang diraih DPMPTSP juga menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghargaan yang diterima menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Ke depan, Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan integritas aparatur, serta mendorong digitalisasi pelayanan publik guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Capaian predikat BB ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada predikat B. Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perencanaan berbasis kinerja, pengukuran capaian program, serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan terukur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan memastikan keterpaduan antara sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja instansi pemerintah.

“SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah dapat diukur dampaknya serta mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara efektif dan transparan. Pembangunan Zona Integritas diarahkan untuk menciptakan unit kerja yang memiliki integritas tinggi, kinerja profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas,” ucapnya.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan reformasi birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penguatan akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pelayanan.

“Kami berharap penghargaan SAKIP dan Zona Integritas Award tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pemicu bagi instansi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan serta memperkuat pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 merupakan puncak rangkaian evaluasi nasional terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pembangunan Zona Integritas pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.