RRI.CO.ID, Palangka Raya - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Kegiatan ini menghadirkan para pelaku usaha dan instansi terkait guna menghimpun masukan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

Kepala BKHIT Kalimantan Tengah, Sondang Sitorus, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaku usaha, khususnya yang menggunakan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Melalui forum ini, berbagai standar pelayanan akan dirumuskan agar lebih terstruktur, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.

"Jadi, dibutuhkan standar-standar yang harus dipenuhi oleh petugas karantina itu sendiri. Termasuk nanti standar terkait dengan biayanya berapa, kemudian waktunya berapa lama, kemudian kira-kira persyaratannya yang harus dipenuhi apa, itu nanti harus kita sampaikan secara paripurna kepada masyarakat luas,” katanya, Kamis, 16 Juli 2026.

Lebih lanjut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Biroum Bernardianto, mengatakan peningkatan pelayanan publik harus diikuti dengan penyediaan ruang pengaduan yang mudah diakses. Menurutnya, mekanisme penanganan keluhan juga harus jelas agar setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif.

"Dan tentunya pemberian layanan ini harus ada standarnya, harus ada kejelasan. Misalnya saja tentang waktunya, misalnya juga tentang biayanya, prosedurnya, bagaimana ketika ada komplain, pengaduan, siapa yang menerima pengaduan, diselesaikan dalam berapa waktu dan seterusnya,” katanya.

Biroum menegaskan bahwa standar pelayanan bukan sekadar dokumen administrasi atau pelengkap persyaratan. Standar tersebut harus menjadi pedoman nyata agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui penyusunan standar pelayanan yang lebih baik, BKHIT Kalimantan Tengah diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel juga diyakini dapat mendukung kelancaran aktivitas usaha serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional.