RRI.CO.ID, Palangka Raya – Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi perencanaan pembangunan yang digelar di Gedung DPRD Kalteng.

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, menegaskan bahwa RKPD sebagai acuan utama pembangunan daerah tidak boleh disusun secara sepihak atau hanya berdasarkan kepentingan tertentu. Menurutnya, proses penyusunan RKPD harus melalui tahapan konsultasi yang mendalam dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

“Kami tidak bisa membuat RKPD hanya dari meja kerja, melainkan harus ada pendengaran langsung terhadap apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat di lapangan, seperti akses terhadap infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal,” ujar Junaidi, Jumat 6 Februari 2026.

Politisi yang aktif dalam pengawasan program pembangunan ini menambahkan, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD akan mendorong meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.

Junaidi juga menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan terus melakukan pengawasan ketat, baik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan RKPD. Pengawasan tersebut akan dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan serta rapat evaluasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Melalui penyusunan RKPD yang berbasis kebutuhan masyarakat, Junaidi berharap pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.