RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah kota dan kabupaten perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menyediakan akses layanan Sekolah Rakyat di daerah. Langkah ini dilakukan guna mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mengatakan kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan bangunan sekolah yang tidak terpakai di daerah. Bangunan tersebut bisa direvitalisasi dan difungsikan kembali sebagai Sekolah Rakyat.

"Mungkin misalkan terkait dengan ada sekolah yang menjadi miliknya pemerintah provinsi di daerah tidak terpakai, karena mungkin tidak ada muridnya, bisa jadi ini bisa dimanfaatkan," katanya, Sabtu, 2 Mei 2026.

Lebih lanjut, Sugiyarto menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak harus selalu membangun gedung baru. Hal ini menjadi pilihan agar anggaran yang digunakan dapat lebih tepat guna dan menyasar kebutuhan yang mendesak.

"Dengan melalui penganggaran pemerintah pusat, sehingga tidak harus membangun dari nol. Artinya dengan bangunan-bangunannya yang ada, yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten, kota, itu bisa sebagai bahan usulan ke pemerintah," katanya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah menjadi kunci percepatan pembentukan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah. Selain bangunan yang sudah ada, daerah juga dapat mengusulkan lahan sebagai bentuk kesiapan mendukung program tersebut.

DPRD Kalteng pun terus mendorong pemerintah daerah agar proaktif menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan pemerataan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dapat segera terwujud di Kalimantan Tengah.