RRI.CO.ID, Palangka Raya – Untuk menjaga stabilitas inflasi daerah dan memperkuat sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Sosialisasi dan Rapat Asistensi Penyusunan Pelaporan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalteng.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja TPID Tahun 2025 agar lebih terarah, terukur, serta selaras dengan pedoman nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus memperkuat sinergi pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“TPID memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tantangan ke depan semakin dinamis, baik akibat fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, maupun dinamika geopolitik,” ujar Leonard.

Ia menekankan pentingnya sinergi yang kuat antar-TPID di seluruh wilayah Kalimantan Tengah agar strategi pengendalian inflasi dapat lebih responsif dan adaptif. Menurutnya, sektor pangan, transportasi, dan energi merupakan sektor utama yang memerlukan perhatian serius serta kolaborasi lintas sektor.

Leonard juga menegaskan bahwa penyusunan laporan kinerja TPID bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi sarana evaluasi untuk perbaikan kebijakan pengendalian inflasi agar lebih tepat sasaran. “Melalui kegiatan asistensi ini, diharapkan kualitas laporan kinerja TPID semakin baik, didukung data yang akurat, analisis yang komprehensif, serta mendorong lahirnya inovasi lokal, khususnya pada sektor pangan, transportasi, dan energi,” katanya.

Lebih lanjut, Leonard mengingatkan agar upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus dilaksanakan secara konsisten pada Tahun 2026, antara lain melalui operasi pasar dan pasar penyeimbang, peningkatan produktivitas pangan, serta perluasan kerja sama antar daerah (KAD) dengan wilayah yang surplus.

Sementara itu, Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, menyampaikan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Ia menjelaskan bahwa capaian inflasi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 tercatat sebesar 3,13 persen, masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen, namun tetap perlu dicermati agar ke depan inflasi dapat lebih optimal dan stabil.

“Upaya pengendalian inflasi tidak terlepas dari kolaborasi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan hari ini menjadi muara dari seluruh upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025,” ujarnya.

Adi Nugroho juga menekankan pentingnya penyusunan laporan kinerja TPID yang sesuai kaidah, mengingat laporan tersebut menjadi bahan penilaian Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta berkontribusi dalam ajang TPID Award di tingkat nasional.

Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Devi Setyorini, Penelaah Teknis Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Nadya Amelia Risky Mustofa (melalui Zoom Meeting), Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Muhammad Handri Imansyah, pejabat lingkup Pemprov Kalteng, serta TPID provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Acara berlangsung di Aula Betang Hapakat Lantai IV Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. (mmckalteng)