RRI.CO.ID, Palangka Raya – Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya yang menyesuaikan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Ramadan 1447 Hijriah mendapat dukungan dari DPRD Kota Palangka Raya. Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang bijak dan humanis, sekaligus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, penyesuaian jam kerja selama bulan suci merupakan hal yang wajar dilakukan setiap tahun, selama tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mendukung kebijakan Pemko Palangka Raya yang telah mengatur jam kerja ASN selama Ramadan. Ini bentuk perhatian terhadap kekhusyukan ibadah, tetapi tentu pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya, Senin, 23 Februari 2026.

Ia menegaskan, Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian akan tetap menjalankan fungsi pengawasan, terutama untuk memastikan total jam kerja efektif yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan sesuai aturan.

Syaufwan menyebutkan, dengan pengaturan jam masuk pukul 08.00 WIB dan total jam kerja efektif 32 jam 30 menit per minggu, seharusnya tidak ada alasan bagi ASN untuk menurunkan produktivitas.

“Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini momentum untuk menunjukkan profesionalisme dan integritas sebagai pelayan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemko yang meniadakan sementara kegiatan fisik rutin seperti olahraga dan apel selama Ramadan, karena dinilai dapat membantu menjaga stamina pegawai tanpa mengganggu ritme kerja.

Namun demikian, Syaufwan mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tetap disiplin dan memastikan pelayanan berjalan normal, terutama pada sektor vital seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

“Kami berharap masyarakat tetap merasakan pelayanan yang optimal. Jangan sampai ada keluhan karena alasan jam kerja berubah. Disiplin dan komitmen harus tetap dijaga,” ucapnya.