RRI.CO.ID. Palangka Raya - Pemerintah akan mulai menerapkan Pemerintah Digital dalam penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB RI, Cahyono Tri Birowo saat Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Digital Tingkat Pusat dan Daerah yang berlangsung 8-9 Juni 2026 di Auditorium Bhumandala Badan Informasi Geospasial Cibinong Jawa Barat.

Menurut Cahyono Tri Birowo, Penyelenggaraan Pemerintah Digital ini indikator didalamnya terdapat indeks penyelenggaraan satu data Indonesia, juga indeks Bhumandala yang menjadi satu kesatuan. Cahyono menjelaskan kebijakan terkait pemerintah digital ini telah direspon oleh Menteri Sekretaris Negara RI untuk ijin prakarsa dan telah ada peraturan Menteri PANRB RI Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, ia berharap penilaian pemerintah digital ini nantinya dapat memastikan peningkatan kepuasan layanan publik, ketepatan sasaran berbagai program pemerintah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Di Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang lalu masih ada beberapa daerah yang nilai indeks SPBE nya masih rendah, sementara nilai cukup ada banyak, nah tahun 2025 sudah mulai berkurang, kami harapkan di tahun 2026 kita sudah mulai berubah dari indeks SPBE ke indeks Pemerintah Digital,” ucapnya.

Kementerian PANRB RI sendiri telah melakukan perubahan dalam penilaian reformasi birokrasi nasional hingga 20 tahun mendatang guna mewujudkan rencana induk dalam rangka mewujudkan pemerintah digital yang mendukung visi Indonesia 2045.

Sementara itu Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS Vivi Yulaswati mengungkapkan bahwa transformasi digital telah menjadi agenda strategi nasional dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Vivi Menambahkan transformasi digital bukan hanya sekedar pemanfaatan teknologi melainkan sebuah pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mempercepat transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata Kelola pemerintahan.

Sosialisasi penyelenggaraan pemerintah digital juga menghadirkan Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial, Ibnu Sofian yang menyampaikan materi terkait penguatan simpul jaringan dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintah. Acara ini diikuti peserta yang merupakan walidata dan koordinator forum walidata Tingkat provinsi kabupaten kota se Indonesia, yang hadir secara online maupun offline.