Komisi III DPR RI Apresiasi Polda Kalteng, Tegaskan Perang Terhadap Narkoba

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Suasana Gedung Graha Bhayangkara, Mapolda Kalimantan Tengah tampak penuh dinamika pada Jumat malam, 24 April 2026. Tim Komisi III DPR RI hadir ke jantung Bumi Tambun Bungai untuk menggelar rapat kerja bersama jajaran Polda Kalteng, Kejaksaan Negeri, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), sebuah pertemuan yang sarat evaluasi sekaligus harapan.

Kunjungan kerja dalam rangka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Rikwanto didampingi 27 anggota Komisi III lainnya. Dari pihak Polda Kalteng, hadir Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, bersama Wakapolda, para pejabat utama, dan seluruh Kapolres jajaran.

Di hadapan para peserta rapat, Rikwanto menyampaikan apresiasinya atas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kalimantan Tengah yang terjaga dengan baik. Ia secara khusus menyoroti minimnya gejolak sosial, termasuk tidak adanya permasalahan menonjol terkait distribusi maupun kenaikan harga BBM.

"Saya apresiasi atas kondusifitas di Provinsi Kalteng sampai saat ini, mulai dari kamtibmas hingga isu BBM yang dinilai tidak ada permasalahan menonjol. Semoga harmoni sosial ini bisa terus terjaga demi kemajuan daerah," ujar Rikwanto.

Capaian tersebut dinilai sebagai bukti nyata implementasi program Presisi Polri yang berjalan efektif di wilayah Kalteng.

Namun di balik kondisi yang kondusif, Komisi III menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Evaluasi mendalam terhadap kinerja aparat penegak hukum menjadi agenda utama, termasuk menyerap persoalan nyata yang berkembang di lapangan.

Rikwanto menyebut tiga isu prioritas yang menjadi sorotan yakni, konflik agraria, penyalahgunaan narkoba, dan praktik pertambangan ilegal. Polda Kalteng dinilai telah menunjukkan keseriusan dalam mengungkap berbagai kasus di wilayah hukumnya.

Terkait narkoba, Komisi III memberikan instruksi. Polri dan BNN diminta mengoptimalkan penanganan secara menyeluruh dari penindakan keras terhadap bandar, hingga pendekatan rehabilitatif bagi para pengguna yang dipandang sebagai korban.

"Kami tegaskan untuk Polri dan BNN agar mengoptimalkan penanganan narkoba, sekaligus menindak tegas bandar narkoba, dan mendorong rehabilitasi bagi para pengguna yang diposisikan sebagai korban," ucap Rikwanto.

Merespons arahan tersebut, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan, sekaligus menegaskan komitmen institusinya untuk terus berbenah.

Penguatan sinergi bersama stakeholder dan pemerintah daerah menjadi kunci yang ditekankan, khususnya dalam menyelesaikan konflik agraria, memberantas tambang ilegal, serta memerangi narkoba secara profesional, berkeadilan, dan humanis.

"Harapannya dengan rapat bersama Komisi III DPR RI ini, kinerja Polda Kalteng ke depannya semakin lebih baik, mewujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, dan sejahtera," kata Kapolda.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan DPR RI terhadap aparat penegak hukum di daerah terus diperketat, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mendorong kinerja yang semakin tajam, adil, dan berpihak kepada masyarakat.