RRI.CO.ID, Palangka Raya - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara resmi memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan standar keamanan konsumsi masyarakat terpenuhi secara merata.

Dalam dialog "Kalteng Menyapa", kedua instansi menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat. Ketua Tim Penyuluhan Obat dan Makanan BPOM Palangka Raya menyampaikan bahwa akses informasi keamanan produk harus bersifat adil bagi seluruh warga.

Wahyuri menekankan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan memiliki hak yang sama dengan warga kota dalam mendapatkan edukasi kesehatan agar terhindar dari produk ilegal maupun berbahaya. Wahyuri mengajak publik untuk lebih proaktif membekali diri dengan pengetahuan melalui teknologi informasi sebelum melakukan transaksi pembelian. Ia juga menjelaskan bahwa BPOM telah membuka jalur komunikasi seluas-luasnya guna menciptakan sistem pengawasan yang optimal.

"Gunakan semua akses informasi dan teknologi agar masyarakat sudah bisa semakin cerdas dalam memilih obat dan makanan yang akan dikonsumsi." ujar Wahyuri dalam dialog Kalteng Menyapa di RRI Palangka Raya. Selasa, 14 April 2026.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Yessi Aria Puspita, S.K.M., M.Kes., dari Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Barito Utara, menyebutkan bahwa kesadaran mandiri merupakan benteng pertahanan utama. Menurutnya, kampanye edukatif seperti "Cek KLIK" harus diinternalisasi sebagai kebiasaan sehari-hari saat masyarakat berbelanja.

Yessi memperingatkan bahwa di era globalisasi, masyarakat harus ekstra waspada terhadap klaim produk yang sumber informasinya tidak jelas. Ia menekankan bahwa perlindungan pemerintah tidak akan maksimal tanpa kepedulian masyarakat. Sebagai langkah praktis, Yessi mengimbau masyarakat untuk rutin memanfaatkan alat digital resmi yang telah disediakan oleh pemerintah dalam memvalidasi data produk.

"Pertama BPOM sudah punya nih mobile BPOM, nah kita mencari nih apakah mereka sudah ada izinnya, nah ini yang sangat penting yang perlu disadari oleh masyarakat jadi kebebasan kita dalam aksesdigital tentunya kita harus memanfaatkan secara positif ." ujar Yessi dengan penuh harap.