Rancangan APBD Kalteng 2027 Difokuskan pada Kesejahteraan Masyarakat

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, melalui Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di DPRD Kalteng.

Sekda Kalteng mengatakan kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk merespons dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kalteng. Setiap rupiah anggaran diharapkan menghasilkan manfaat dan nilai tambah, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan kemiskinan dan stunting, pembangunan konektivitas, serta penguatan ekonomi lokal.

“Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Kalteng akan memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat digitalisasi pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan aset daerah dan kinerja BUMD. Pemerintah juga akan mengembangkan sumber pendapatan baru dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil,” ujarnya Rabu, 16 September 2026.

Dalam pengelolaan BUMD, evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, dividen, serta manfaat ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat. PT Bank Kalteng disebut memiliki modal inti lebih dari Rp3 triliun dan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp184,30 miliar, sementara PT Jamkrida diarahkan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan PT Banama Tingang Makmur terus menjalani restrukturisasi.

Pada sisi belanja, Pemprov Kalteng menerapkan prinsip clean and clear serta readiness criteria agar setiap program memiliki kesiapan lahan, DED, dokumen lingkungan, pengadaan, jadwal pelaksanaan, dan kebutuhan kas. APBD 2027 juga diarahkan sebagai stimulus untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan stunting, dengan target angka kemiskinan makro berada di bawah 4,50 persen.

Perhatian juga diberikan pada pemerataan pendidikan dan kesehatan, perluasan akses listrik dan air bersih, pembangunan jalan, serta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemprov Kalteng mencatat cakupan JKN pada 2025 mencapai 99,17 persen, sementara hingga pertengahan September 2026 distribusi air bersih telah mencapai lebih dari 1,6 juta liter.

Pemprov Kalteng menegaskan keberhasilan APBD 2027 tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga capaian kinerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Selanjutnya, dokumen pendukung Rancangan APBD 2027 akan dibahas melalui rapat kerja komisi-komisi DPRD bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng dan perangkat daerah mitra kerja.