Fraksi DPRD Kalteng Soroti Efektivitas Anggaran APBD 2027

RRI.CO.ID, Palangka Raya - DPRD Kalimantan Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Hal yang disoroti terutama terkait efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan rencana penataan organisasi perangkat daerah.

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Demokrat, Kasriyani, menekankan perlunya penjelasan lebih rinci agar RAPBD 2027 benar-benar mencerminkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan, harus memberikan nilai tambah yang nyata. Selain itu, Fraksi Demokrat menyoroti rencana perampingan organisasi perangkat daerah, dari sebelumnya 32 OPD menjadi sekitar 21 OPD yang direncanakan mulai diterapkan pada 2027.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bidang pendidikan juga menjadi perhatian, terutama mengenai sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu menjawab persoalan mutu layanan, pemerataan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan keberpihakan kepada masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kalteng," ujarnya, Rabu, 16 September 2026.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, dalam jawaban pemerintah menyampaikan, Pemprov sependapat bahwa kebijakan anggaran tidak lagi sekadar membagi anggaran secara merata kepada setiap SKPD. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

“Terkait rencana perampingan OPD, prosesnya masih berjalan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait,” ucapnya.

Linae Aden menambahkan, dampak perampingan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik belum dapat disampaikan secara rinci, karena masih menunggu hasil kajian mengenai struktur organisasi, kebutuhan belanja, dan pengaruhnya terhadap pelayanan.

"Bidang pendidikan, belanja modal diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memenuhi sarana dan prasarana, meningkatkan pemerataan serta kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan warga di wilayah terpencil," ujarnya.