DPRD Kalteng Tampung Beragam Keluhan Masyarakat saat Reses di Daerah

RRI CO.ID, Palangka Raya - Anggota DPRD Kalteng menampung beragam usulan dan aspirasi masyarakat saat reses di daerah pemilihan (Dapil) di antaranya terkait masalah bantuan sosial dan infrastruktur jalan. Untuk pemutakhiran data penerima bantuan sosial menjadi salah satu persoalan yang masih ditemukan di daerah.

Perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat memengaruhi status penerimaan bantuan, termasuk warga yang sebelumnya menerima bantuan tetapi tidak lagi mendapatkannya setelah mengalami kenaikan desil. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perubahan data dan penilaian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contohnya, warga yang sebelumnya masuk dalam kelompok penerima bantuan dapat mengalami kenaikan desil setelah dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, seperti memiliki usaha atau mampu melakukan perbaikan kendaraan.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dapil V, Tomi Irawan Diran, menyampaikan selain persoalan kenaikan desil, ditemukan pula penyalahgunaan data orang tua atau lanjut usia oleh anggota keluarga. "Data tersebut didaftarkan secara daring dan kemudian digunakan untuk melakukan transaksi, sehingga berpotensi memengaruhi akurasi data penerima bantuan sosial di daerah,” ucapnya, Rabu, 9 September 2026.

Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan juga masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya pada kelompok Masyarakat Peduli Api atau MPA. Beberapa kelompok MPA disebut masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pencegahan maupun penanganan kebakaran di wilayahnya.

Anggota DPRD Kalteng Dapil II, Sudarsono. mengatakan bantuan peralatan untuk MPA juga dinilai belum merata. Salah satu desa disebut telah mendapatkan bantuan peralatan dari Dinas Lingkungan Hidup, namun kondisi serupa belum dirasakan seluruh kelompok MPA.

"Keterbatasan peralatan menjadi salah satu perhatian dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Sementara itu, terkait kebutuhan pembangunan lainnya, masyarakat lebih banyak menyampaikan persoalan infrastruktur dalam kegiatan diskusi dengan pemerintah. Infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi perhatian karena masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan peningkatan. Pemerintah pun mendorong agar aspirasi masyarakat diarahkan pada kebutuhan infrastruktur yang dinilai masih tertinggal.