RRI.CO.ID, Palangka Raya - Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026. Rapat dirangkai dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Rapat koordinasi dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Forum tersebut menjadi penyelenggaraan ke-177 sejak pertama kali dilaksanakan pada Oktober 2022 sebagai upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam paparannya, Yusharto menyampaikan bahwa inflasi nasional berhasil ditekan dari 5,95 persen pada Oktober 2022 menjadi 2,88 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga akhir Juli 2026. Secara bulanan, Indonesia bahkan mencatat deflasi sebesar 0,14 persen pada Juli 2026.

Inflasi tahunan masih didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi, restoran, serta perawatan pribadi, sedangkan inflasi bulanan dipengaruhi kenaikan tarif transportasi dan biaya pendidikan selama masa libur sekolah. Sementara itu, berdasarkan data BPS, Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan sebesar 4,32 persen pada Juli 2026 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,87.

Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,23 persen, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 2,63 persen. "Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di regional Kalimantan dan peringkat keempat secara nasional. Pada sisi lain, perkembangan harga pangan menunjukkan bawang putih dan beras masih mengalami kenaikan di banyak daerah, sedangkan minyak goreng, daging sapi, cabai merah, dan udang basah relatif stabil,” ucap Yusharto, Selasa, 4 Agustus 2026.

Menanggapi hasil rapat tersebut, Sahli Gubernur Kalimantan Tengah, Yuas Elko, menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan segera menindaklanjuti sejumlah arahan strategis, khususnya dalam pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memetakan komoditas penyumbang inflasi utama sekaligus memastikan intervensi pasar berjalan lebih efektif.

Selain pengendalian inflasi, Pemprov Kalteng juga akan menyesuaikan regulasi terkait perubahan nomenklatur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi Program Bedah Rumah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Penyesuaian tersebut akan dilakukan melalui Peraturan Gubernur maupun Peraturan Kepala Daerah, terutama untuk memberikan kemudahan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Yuas menambahkan, pemerintah daerah akan terus mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh kabupaten dan kota sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansyah Andrias, unsur Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta kepala perangkat daerah terkait. (MMC Kalteng)