RRI.CO.ID, Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, Pemerintah Kota Palangka Raya, serta PT PLN (Persero), guna membahas persoalan pemadaman listrik yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Rapat tersebut digelar sebagai respons atas gangguan pasokan listrik yang dinilai telah mengganggu aktivitas warga maupun pelaku usaha.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan dan komitmen dari PLN, terkait upaya pemulihan sistem kelistrikan. Salah satu poin penting adalah adanya jaminan bahwa mulai 5 Agustus 2026 pasokan listrik di Kota Palangka Raya akan lebih stabil meski masih berstatus siaga.

"Secara teknis PLN telah menyiapkan langkah antisipasi sehingga tidak akan terjadi pemadaman seperti sebelumnya," ujarnya, Jumat 31 Juli 2026.

Ia juga menyampaikan bahwa sebelum 5 Agustus 2026, pemadaman bergilir masih akan diberlakukan dengan durasi yang bervariasi sesuai jadwal yang diumumkan PLN. Rata-rata durasi pemadaman diperkirakan sekitar tiga jam sebagai bagian dari pengaturan beban selama proses pemulihan sistem berlangsung.

Sementara itu, Asisten Manager Transaksi Energi PLN UP3 Banjarmasin, Akhyar Rifani, menjelaskan, pengurangan durasi pemadaman dilakukan seiring masuknya satu unit pembangkit baru ke dalam sistem. Dengan tambahan tersebut, waktu pemadaman yang sebelumnya mencapai lima jam dapat ditekan menjadi sekitar tiga jam.

Akhyar menambahkan, pada 5 Agustus 2026 akan kembali beroperasi satu unit pembangkit lainnya yang semakin memperkuat pasokan listrik. Meski demikian, sistem kelistrikan masih berada dalam kondisi siaga, karena kapasitas pembangkit yang tersedia masih hampir seimbang dengan kebutuhan listrik masyarakat.

"Dengan tambahan pasokan tersebut, PLN optimistis sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat kembali normal pada awal September 2026," ujarnya.