RRI.CO.ID, Pangkalan Bun - Maraknya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Kobar, Nurhidayah, langsung memimpin rapat koordinasi (rakor) lintas sektor untuk mengurai benang kusut pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Rakor yang digelar di Ruang F.A.D. Pati Anom Lantai 2 Kantor Bupati pada Rabu, 29 Juli 2026 ini menghadirkan perangkat daerah terkait, Sales Branch Manager II Fuel Kalteng PT Pertamina Patra Niaga (Persero), serta seluruh pimpinan SPBU di Kobar.

Bupati Nurhidayah menegaskan bahwa langkah cepat ini diambil demi merespons langsung keresahan dan keluhan masyarakat yang marak disampaikan, baik secara langsung maupun di media sosial.

"Rapat koordinasi ini kita lakukan setelah monitoring situasi yang terjadi dalam penyaluran BBM, rapat ini penting untuk menjawab berbagai permasalahan yang disampaikan baik secara langsung kepada pemerintah daerah maupun melalui berbagai media sosial yang ada," tegas Nurhidayah.

Ia menambahkan, Pemkab Kobar berkomitmen memperkuat sinergi agar penyaluran energi di wilayahnya bisa kembali berjalan tertib, tepat sasaran, dan memenuhi kebutuhan warga.

Sementara itu, Sales Branch Manager II Fuel Kalteng PT Pertamina Patra Niaga, Lucky Harianto, memastikan stok BBM di Kobar sebenarnya dalam kondisi aman. Namun, fenomena antrean dipicu oleh pergeseran atau migrasi pola konsumsi warga usai adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.

"Realisasi konsumsi Pertamax mengalami penurunan sekitar 32 persen, sementara realisasi penggunaan Pertalite justru meningkat sekitar 12 persen, pergeseran konsumsi inilah yang turut memengaruhi kondisi antrean di sejumlah SPBU," kata Lucky.

Guna mengurai kemacetan antrean, Pertamina telah menyusun skema taktis. Mulai dari penambahan nozzle pengisian Pertalite di beberapa titik, pengalihan pasokan BBM dari luar daerah ke wilayah dalam kota, pemblokiran akun barcode terindikasi curang, hingga pengusulan penambahan kuota Pertamax.

Selain itu, Pertamina bersama aparat penegak hukum juga memperketat pengawasan penggunaan sistem QR Code untuk mencegah praktik penyelewengan BBM bersubsidi di lapangan.