RRI.CO.ID, Palangka Raya - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah mengintensifkan patroli udara dan patroli darat sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah meluasnya kebakaran di berbagai wilayah. Hal ini mengingat Kalteng telah memasuki puncak musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai meningkat.

Berdasarkan data harian Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Karhutla BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah per Selasa 21 juli 2026 pukul 18.00 WIB, terpantau 117 hotspot yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Pada periode yang sama, tercatat 30 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 27,09 hektare.

Kabupaten Kapuas menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 22 titik, disusul Lamandau 21 titik, Pulang Pisau 17 titik, dan Sukamara 15 titik. Sementara dari sisi kejadian karhutla, Kota Palangka Raya mencatat kasus terbanyak dengan 12 kejadian dan luas lahan terbakar mencapai 7,09 hektare.

Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, mengatakan patroli terpadu dilakukan setiap hari untuk memantau wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla karena semakin cepat titik api ditemukan, semakin besar peluang kebakaran dapat dipadamkan sebelum meluas.

"Kami mendukung pengendalian karhutla, BPB-PK Kalteng mengerahkan empat unit helikopter untuk patroli udara di wilayah rawan kebakaran. Selain itu, sebanyak 238 personel gabungan yang terdiri dari BPB-PK, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD kabupaten dan kota, Masyarakat Peduli Api, serta unsur terkait lainnya diterjunkan dalam patroli darat dan penanganan di lapangan," ucapnya, Rabu, 22 Juli 2026.

Ahmad Toyib mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap. Koordinasi bersama TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan potensi kebakaran serta meminimalkan dampak kabut asap selama musim kemarau 2026. (BPBPK Kalteng)